KabarDermayu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi membeberkan berbagai modus operandi yang digunakan para tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana siap pakai di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Praktik lancung ini disinyalir telah menyalahgunakan anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk penanganan darurat bencana demi keuntungan pribadi.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa para pelaku menggunakan beberapa skema untuk mengelabui sistem pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. Salah satu metode yang paling menonjol adalah praktik “pinjam bendera”. Dalam skema ini, perusahaan yang memiliki hubungan kedekatan dengan tersangka meminjam nama perusahaan lain untuk memenangkan proyek melalui mekanisme penunjukan langsung.
Selain manipulasi identitas perusahaan, penyidik juga mendapati adanya sistem pengaturan proyek atau plotting. Perusahaan tertentu sengaja dipilih untuk mengerjakan proyek dengan syarat memberikan komitmen berupa sejumlah uang atau fee kepada oknum pejabat di BNPB. Tidak berhenti di situ, modus penggelembungan harga atau markup juga dilakukan pada pengadaan barang dan jasa, di mana selisih nilai harga tersebut dialokasikan sebagai suap atau kickback.
Kasus ini mulai terungkap ke publik setelah KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di lingkungan BNPB pada 13 Oktober 2026. Dari operasi senyap tersebut, sebanyak 15 orang diamankan oleh tim penyidik. Sehari setelahnya, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka resmi.
Daftar tersangka tersebut meliputi:
Perlu diketahui, BS diketahui merupakan adik dari Letnan Jenderal TNI berinisial S, yang pada saat kejadian menjabat sebagai Kepala BNPB. Keterlibatan oknum dalam kasus ini kini tengah didalami secara intensif oleh KPK.
Dalam pengembangan penyidikan, KPK berhasil menyita barang bukti dengan nilai total mencapai Rp5,47 miliar pada 16 Oktober 2026. Barang bukti tersebut terdiri dari berbagai bentuk aset, yakni:
Sebagai langkah lanjutan, KPK telah melakukan penggeledahan di sejumlah ruangan di kantor BNPB, termasuk ruangan Kepala BNPB, untuk mencari bukti tambahan. Terkait keterlibatan unsur militer, KPK telah berkoordinasi dengan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI.
Pada 20 Oktober 2026, surat pemberitahuan telah dikirimkan kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengenai dugaan keterlibatan dua anggota TNI aktif dalam perkara ini. Proses hukum terus berjalan, di mana pada 12 November 2026, KPK telah memeriksa Letjen TNI S dan seorang anggota TNI aktif yang menjabat sebagai Deputi BNPB dalam kapasitas mereka sebagai saksi.
Langkah tegas KPK ini diharapkan mampu membuka tabir korupsi yang terjadi di lembaga vital penanganan bencana. Hingga saat ini, penyidik masih terus mendalami peran setiap pihak guna memastikan seluruh aktor yang terlibat dalam penyelewengan dana negara tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban di mata hukum.








