KabarDermayu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperdalam rangkaian penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi yang melilit Pemerintah Kabupaten Klaten. Fokus utama penyidik saat ini tertuju pada dugaan praktik suap yang melibatkan penghapusan temuan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dalam upaya pengumpulan alat bukti, penyidik memanggil Inspektur Daerah Kabupaten Klaten berinisial AS untuk diperiksa sebagai saksi pada Senin, 16 November 2026. Keterangan dari pihak Inspektorat dianggap krusial karena lembaga ini memiliki fungsi pengawasan internal terhadap tata kelola keuangan daerah.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa pemeriksaan tersebut berkaitan erat dengan klaster perkara yang sedang ditangani. KPK menduga adanya upaya sistematis dalam memanipulasi temuan audit agar tidak menjadi masalah hukum di kemudian hari.
Budi menegaskan bahwa secara struktural, Inspektorat Daerah seharusnya menjadi garda terdepan dalam mendeteksi adanya penyimpangan keuangan, termasuk persoalan kelebihan pembayaran dalam proyek tertentu. KPK menduga bahwa temuan mengenai kelebihan bayar tersebut justru dijadikan komoditas negosiasi oleh pihak-pihak tertentu.
Modus yang diduga dilakukan adalah dengan melibatkan Bupati Klaten untuk melobi oknum di BPK. Tujuannya adalah agar temuan audit yang seharusnya menjadi catatan merah bagi pemerintah daerah dapat dihapuskan atau disembunyikan.
Latar Belakang Kasus
Kasus korupsi di lingkungan Pemkab Klaten ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 15 Oktober 2026. Operasi senyap tersebut berhasil mengamankan sejumlah pihak penting, di antaranya Bupati Klaten berinisial HWI dan Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah berinisial ALH, beserta 21 orang lainnya.
Sehari setelah penangkapan, KPK resmi menetapkan status tersangka kepada HWI, ALH, dan pihak swasta berinisial MAW dari PT Madani Winasis Creative. Kasus ini mencakup rentang waktu tahun anggaran 2025 hingga 2026.
Berdasarkan hasil penyidikan awal, KPK memetakan setidaknya lima klaster dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Klaten, yakni:
Sejak 27 Oktober 2026, KPK secara intensif telah memanggil berbagai saksi untuk mengonfirmasi temuan-temuan tersebut. Pemeriksaan terhadap Inspektur Daerah Klaten menjadi langkah strategis bagi penyidik untuk membedah bagaimana pengawasan internal di tingkat kabupaten dapat terabaikan atau justru sengaja dilemahkan dalam skema korupsi ini.
Hingga saat ini, KPK terus bekerja untuk merampungkan berkas perkara dan mendalami keterlibatan pihak lain yang mungkin ikut menikmati atau memfasilitasi praktik suap tersebut. Proses hukum ini diharapkan dapat memberikan transparansi terkait tata kelola anggaran di Kabupaten Klaten.








