KabarDermayu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan langkah tegas dalam pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk tahun anggaran 2019 hingga 2022.
Kali ini, lembaga antirasuah tersebut resmi menahan seorang staf anggota DPR RI berinisial BW. Penahanan ini dilakukan lantaran BW diduga terlibat aktif dalam mengoordinasikan aliran dana serta mengelola uang yang berasal dari para koordinator lapangan dalam skema korupsi tersebut.
Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menyampaikan bahwa BW akan menjalani masa penahanan selama 20 hari pertama. Penahanan dimulai sejak tanggal 16 November 2026 dan dijadwalkan berakhir pada 5 Desember 2026. Saat ini, BW ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Peran BW dalam Skema Dana Hibah
Berdasarkan hasil penyidikan, BW diduga menjadi kaki tangan dari salah satu anggota DPR RI berinisial AS, yang pada periode 2019-2024 menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Jawa Timur. Selama empat tahun berturut-turut, AS diduga mendapatkan jatah dana hibah dengan total nilai yang fantastis.
Merujuk pada data KPK, rincian dugaan jatah dana hibah yang diterima AS adalah sebagai berikut:
Secara keseluruhan, total dana hibah yang diduga menjadi jatah AS mencapai Rp291,5 miliar. Dalam menjalankan aksinya, AS diduga menerapkan sistem commitment fee atau biaya komitmen sebesar 15 hingga 20 persen bagi anggota DPRD Jatim yang mengajukan pergeseran alokasi dana, serta 20 hingga 25 persen bagi koordinator lapangan yang menyusun proposal pokmas.
BW sendiri memiliki peran strategis sebagai penghubung. Ia bertugas memverifikasi kelengkapan usulan proposal, mengoordinasikan penyerahan biaya komitmen dari para koordinator lapangan, hingga merekapitulasi pengeluaran AS. Dari total Rp41,7 miliar biaya komitmen yang terkumpul selama periode 2019-2022, BW diduga menerima bagian sebesar Rp1,26 miliar, sementara sisanya masuk ke kantong AS.
Kelanjutan Kasus Pengembangan OTT 2022
Perkara yang menjerat BW dan AS merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak, pada Desember 2022 lalu. Hingga saat ini, proses hukum terus berjalan untuk menuntaskan penyidikan terhadap para tersangka yang terlibat.
Total terdapat 20 tersangka yang masih dalam proses hukum, yang terdiri dari tiga pihak penerima suap dan 17 pihak pemberi suap. Para pemberi suap diketahui berasal dari berbagai kalangan, mulai dari anggota DPRD hingga pihak swasta yang tersebar di sejumlah wilayah Jawa Timur, seperti Sampang, Probolinggo, Tulungagung, Bangkalan, Pasuruan, Sumenep, Gresik, hingga Blitar.
blockquote
Atas perbuatannya, BW disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
/blockquote
Hingga 28 Juli 2026, KPK telah menahan delapan orang dari total 20 tersangka tersebut. Empat di antaranya telah mendapatkan vonis bersalah dari pengadilan, sementara empat tersangka lainnya masih menjalani proses persidangan. KPK berkomitmen untuk terus mengusut tuntas kasus ini guna memulihkan kerugian negara akibat praktik korupsi dana hibah tersebut.








