KabarDermayu.com – Kasus hukum yang melibatkan mantan Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro, memasuki babak krusial setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) melayangkan tuntutan pidana penjara seumur hidup. Tuntutan berat ini dijatuhkan terkait keterlibatan sang perwira dalam jaringan peredaran narkotika di wilayah hukum Bima, Nusa Tenggara Barat.
Persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Bima pada Kamis (12/11/2026) tersebut dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Rifai. Dalam pembacaan tuntutannya, JPU Syahrur Rahman menegaskan bahwa terdakwa juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp1 miliar.
Konsekuensi Hukum dan Aset Terdakwa
Terdapat ketentuan tegas mengenai pembayaran denda bagi terdakwa. Apabila denda senilai Rp1 miliar tersebut tidak dilunasi dalam jangka waktu satu tahun, maka harta atau aset milik terdakwa akan disita untuk dilelang guna kepentingan negara. Jika hasil pelelangan aset masih belum mencukupi untuk menutupi denda, maka kewajiban tersebut akan dikonversi menjadi hukuman tambahan berupa kurungan penjara selama 190 hari.
Jaksa menilai tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mencederai integritas institusi Polri. Terdakwa dianggap telah mengabaikan kewajibannya sebagai aparat penegak hukum yang seharusnya bertugas melindungi masyarakat dari bahaya narkotika.
Dugaan Aliran Dana Ilegal
Dalam fakta persidangan, terungkap adanya dugaan aliran dana sebesar Rp2,8 miliar yang diterima oleh Didik Putra Kuncoro dari terdakwa lainnya, yakni AKP Malaungi. Uang tersebut diduga berasal dari setoran rutin bandar narkotika yang beroperasi di wilayah Bima Kota.
Lebih lanjut, JPU memaparkan bahwa terdakwa secara sistematis menerima setoran dari bawahannya selama menjabat. Selain dari peredaran narkotika, terdapat pula temuan mengenai penerimaan dana yang berasal dari jatah paket proyek di lingkungan pemerintahan daerah setempat.
Peran dalam Jaringan Narkotika
Selain AKBP Didik Putra Kuncoro, dua terdakwa lainnya yakni Erwin Iskandar alias Koh Erwin dan Akhsan Al-Fadil juga menerima tuntutan pidana penjara seumur hidup dengan denda masing-masing Rp1 miliar. JPU menempatkan ketiganya sebagai pihak yang memiliki peran vital dalam mengendalikan mata rantai peredaran gelap narkotika.
Para terdakwa dinyatakan melanggar Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pertimbangan JPU dalam menuntut hukuman maksimal didasarkan pada poin-poin berikut:
Tahapan Selanjutnya
Menanggapi tuntutan tersebut, majelis hakim memberikan kesempatan kepada para terdakwa beserta tim penasihat hukumnya untuk menyusun dan menyampaikan nota pembelaan atau pledoi. Waktu yang diberikan oleh majelis hakim untuk agenda tersebut adalah selama satu minggu.
Perlu dicatat bahwa tuntutan jaksa bukanlah putusan akhir dari pengadilan. Majelis hakim akan mempertimbangkan seluruh fakta persidangan, termasuk nota pembelaan dari pihak terdakwa, sebelum nantinya menjatuhkan vonis atau putusan hukum tetap atas perkara ini.
