KabarDermayu.com – Proses hukum terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola kerja sama operasi (KSO) di Kota Bekasi kini memasuki babak baru dengan pemanggilan orang nomor satu di wilayah tersebut oleh .

, Tri Adhianto, dijadwalkan untuk menjalani pemeriksaan oleh penyidik Kejaksaan Agung pada hari ini, Selasa (17/11/26). Kehadiran Tri Adhianto dalam agenda ini diperlukan untuk memberikan keterangan sebagai saksi terkait kasus yang tengah diusut oleh pihak berwenang.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, telah mengonfirmasi perihal agenda pemeriksaan tersebut. Menurut keterangan resmi dari pihak Kejagung, pemeriksaan dijadwalkan berlangsung pada pagi hari, yakni sekitar pukul 09.00 hingga 10.00 WIB.

Hingga saat ini, pihak Kejagung belum memberikan kepastian mengenai kehadiran Wali Kota Bekasi tersebut. Namun, proses pemanggilan ini merupakan bagian dari rangkaian penyidikan intensif yang dilakukan oleh tim Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).

Latar Belakang Kasus

Kasus yang sedang ditangani oleh Kejagung ini berfokus pada dugaan penyimpangan dalam tata kelola kerja sama operasi (KSO) pengelolaan minyak dan gas bumi. Berdasarkan data yang dihimpun, dugaan tindak pidana korupsi tersebut mencakup rentang waktu yang cukup panjang, yakni sejak tahun 2009 hingga tahun 2024.

Sebelum memanggil Wali Kota Bekasi, tim penyidik Jampidsus Kejagung telah melakukan serangkaian tindakan pro-justitia berupa penggeledahan di enam lokasi berbeda. Langkah ini diambil sebagai upaya pengumpulan alat bukti guna memperkuat pembuktian atas dugaan penyimpangan yang terjadi.

Beberapa poin penting terkait penggeledahan tersebut meliputi:

Pemeriksaan terhadap saksi-saksi kunci, termasuk pejabat publik, merupakan bagian dari standar prosedur operasional untuk mengonfirmasi temuan-temuan yang didapat selama proses penggeledahan. Pihak Kejaksaan Agung hingga kini masih terus mendalami keterlibatan pihak-pihak lain yang diduga turut bertanggung jawab dalam tata kelola KSO yang dinilai merugikan tersebut.

Masyarakat diharapkan tetap menunggu perkembangan resmi dari Kejaksaan Agung terkait hasil pemeriksaan saksi hari ini. Transparansi dalam proses hukum ini menjadi perhatian publik, mengingat objek perkara melibatkan pengelolaan sumber daya alam yang memiliki dampak strategis bagi daerah.