KabarDermayu.com – Polemik terkait pernyataan yang menyeret nama Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, dalam isu penyadapan terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kini memasuki babak baru. Situasi ini memicu reaksi keras dari Pengurus Pusat Angkatan Muda Partai Golkar (PP AMPG) yang menuntut pertanggungjawaban dari pihak-pihak terkait.
Isu ini bermula dari sebuah tayangan podcast yang menampilkan Said Didu dan Sri Radjasa Chandra. Dalam percakapan tersebut, keduanya melontarkan pernyataan yang mengaitkan Bahlil Lahadalia dengan isu penyadapan terhadap petinggi kepolisian. Hal inilah yang kemudian memicu langkah hukum dari Bakumham DPP Partai Golkar berupa somasi terbuka.
PP AMPG menilai bahwa respon yang diberikan oleh Said Didu dan Sri Radjasa pasca-somasi dilayangkan tidak menyentuh substansi permasalahan. Pihak AMPG beranggapan bahwa tanggapan tersebut justru menunjukkan upaya untuk menghindari tanggung jawab atas narasi yang dianggap menggiring opini publik tanpa dasar yang kuat.
Ketua Bidang Hukum dan Advokasi PP AMPG, Abdul Haji Talaohu, menekankan bahwa kebebasan berpendapat di ruang publik tidak memberikan ruang bagi seseorang untuk menyebarkan tuduhan yang merugikan kehormatan pihak lain. Ia menegaskan pentingnya etika bagi seorang tokoh publik dalam menyampaikan informasi.
Lebih lanjut, Abdul menyoroti fenomena di mana informasi sering kali disebarkan dengan pola “viral terlebih dahulu, klarifikasi belakangan”. Menurutnya, pola ini sangat berbahaya bagi iklim informasi digital, terutama jika pernyataan yang disampaikan belum teruji kebenarannya dan berpotensi memicu kegaduhan di tengah masyarakat.
Bagi PP AMPG, masalah ini bukan sekadar kritik terhadap seorang pejabat negara, melainkan tentang tanggung jawab moral dan hukum atas reputasi seseorang. Mereka mengingatkan agar ruang digital digunakan secara bijak untuk kepentingan edukasi, bukan untuk menyebarkan informasi yang belum valid demi mendapatkan perhatian publik semata.
Terdapat kekhawatiran bahwa polemik ini dapat berdampak pada stabilitas koalisi pemerintahan serta mengalihkan fokus kerja pemerintah. Mengingat saat ini Bahlil Lahadalia memegang peran strategis sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transformasi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), stabilitas di lingkaran pemerintahan menjadi hal yang krusial.
Meski menghadapi situasi ini, PP AMPG menegaskan bahwa internal Partai Golkar tetap menunjukkan solidaritas tinggi dalam mengawal program-program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Mereka pun kembali mendesak Said Didu dan Sri Radjasa untuk menunjukkan itikad baik dengan memberikan klarifikasi yang transparan dan bertanggung jawab atas pernyataan yang telah mereka sampaikan ke publik.
