KabarDermayu.com – Spekulasi mengenai status hukum Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akhirnya menemui titik terang setelah otoritas keimigrasian memberikan klarifikasi resmi terkait isu pencekalan ke luar negeri.
Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada tindakan pencegahan atau penangkalan (cekal) yang diberlakukan terhadap Tito Karnavian. Penjelasan ini disampaikan untuk meluruskan informasi yang berkembang di ruang publik.
Hendarsam menjelaskan bahwa prosedur pencekalan hanya dapat dilakukan apabila terdapat permintaan resmi dari instansi aparat penegak hukum (APH). Hingga pernyataan tersebut dirilis pada Senin (9/11) dan ditegaskan kembali pada Selasa (10/11/2026), belum ada permohonan semacam itu yang masuk ke sistem Imigrasi atas nama mantan Kapolri tersebut.
Isu mengenai pencekalan ini sebelumnya mencuat di tengah dinamika informasi yang beredar di internet, di mana nama Tito Karnavian dan mantan Kapolri Jenderal Polisi (Purn) Idham Azis banyak diperbincangkan. Narasi tersebut berkembang seiring dengan isu dugaan penyadapan yang menyeret nama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Keadaan sempat memanas ketika publik menyoroti absennya Tito dan Idham dalam agenda pertemuan antara sepuluh mantan Kapolri dengan Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat, pada Minggu (8/11). Ketidakhadiran tersebut memicu berbagai spekulasi mengenai keberadaan serta status hukum keduanya.
Namun, spekulasi tersebut terbantahkan secara faktual ketika Tito Karnavian terlihat hadir secara fisik di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (9/11). Kehadirannya di sana adalah untuk mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto guna membahas sejumlah agenda strategis nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Tito memberikan keterangan kepada awak media mengenai beberapa poin krusial, di antaranya:
Tito juga menegaskan posisinya saat ini sebagai Menteri Dalam Negeri dan menyatakan bahwa dirinya tidak lagi terlibat dalam urusan internal kepolisian sejak purnatugas pada tahun 2019. Ia menekankan bahwa tanggung jawabnya saat ini sepenuhnya terfokus pada mandat yang diberikan sebagai Mendagri.
Dengan adanya penjelasan resmi dari pihak Imigrasi serta kehadiran publik Tito Karnavian dalam agenda kenegaraan, diharapkan masyarakat dapat menyikapi informasi yang beredar dengan lebih bijak dan tetap merujuk pada keterangan resmi dari otoritas terkait.
