KabarDermayu.com – Nasib karier Inspektur Jenderal Polisi Eko Hadi Santoso dalam institusi Polri akan segera menemui titik terang melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 17 November 2026.
Persidangan ini merupakan tindak lanjut atas dugaan pelanggaran etik serius yang menyeret nama perwira tinggi tersebut. Eko Hadi Santoso diduga terlibat dalam kasus penyadapan yang menargetkan Presiden Prabowo Subianto, sebuah perkara yang memicu perhatian publik secara luas.
Dugaan Pelanggaran dan Konteks Kasus
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Eko Hadi Santoso dituduh melakukan serangkaian tindakan yang menyimpang dari prosedur kedinasan selama bertugas di lingkungan Bareskrim Polri. Beberapa poin pelanggaran yang disorot meliputi penyalahgunaan wewenang, perilaku tidak profesional, serta dugaan permufakatan untuk melakukan akses ilegal (illegal access).
Dugaan akses ilegal ini disinyalir memanfaatkan kewenangan di Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri. Praktik tersebut diduga terjadi baik saat Eko menjabat sebagai Kabagmon maupun ketika memegang tanggung jawab sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.
Mekanisme Persidangan Etik
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Trunoyudo Wisnu Andiko, mengonfirmasi bahwa agenda sidang telah dipersiapkan dengan matang. Ia menekankan bahwa proses ini adalah bagian dari mekanisme internal Polri untuk menjaga integritas institusi.
Majelis hakim etik yang akan memimpin jalannya sidang terdiri dari jajaran perwira tinggi Polri. Komisaris Jenderal Polisi Hendro Pandowo didapuk sebagai Ketua Komisi merangkap anggota, didampingi oleh Inspektur Jenderal Polisi Agus Dwi Hermawan sebagai Wakil Ketua Komisi. Selain itu, tiga anggota lainnya yang akan bertugas adalah Irjen Pol Untung Widiatmoko, Irjen Pol Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Pol Toni Ariadi Efendi.
Secara hukum, Eko dipersangkakan melanggar Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, yang disandingkan dengan ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Perkembangan Penyelidikan
Kasus penyadapan ini memiliki cakupan yang cukup luas dan melibatkan sejumlah tokoh penting. Sebelumnya, Polri telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni mantan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Inspektur Jenderal Polisi Eko Hadi Santoso, serta Kepala Divisi Hukum Polri, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution.
Tidak berhenti di situ, Bareskrim Polri juga menetapkan mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kadiv TIK) Polri, Irjen Pol Slamet Uliandi, sebagai tersangka baru. Slamet Uliandi diketahui pernah memiliki rekam jejak sebagai Kepala Bagian Monitoring Bareskrim Polri pada periode 2010-2019, yang menjadikannya figur sentral dalam pendalaman kasus ini.
Dugaan penyadapan ini pun meluas hingga menyasar sejumlah figur publik nasional, yang menambah kompleksitas penyelidikan yang sedang dijalankan oleh pihak kepolisian saat ini.








