KabarDermayu.com – Wacana penambahan jumlah wakil presiden menjadi maksimal tiga orang yang dilontarkan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Baktiar Najamudin, menuai kritik tajam dari Partai NasDem. Partai politik tersebut secara tegas mempertanyakan urgensi serta dasar pemikiran di balik usulan yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan ketatanegaraan saat ini.
Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Hermawi Taslim, menyatakan keberatannya terhadap ide tersebut. Menurutnya, posisi wakil presiden secara konstitusional telah diatur sebagai pendamping tunggal bagi presiden. Ia menegaskan bahwa setiap perubahan yang menyangkut struktur lembaga kepresidenan akan berdampak luas pada sistem hukum tertinggi di Indonesia.
“Wapres lebih dari satu berarti harus mengubah UUD 1945. Urgensi dan latar belakangnya kita juga tidak paham. Ini tujuannya apa? Apakah untuk efektivitas pengawasan atau alasan lainnya?” ujar Hermawi saat memberikan keterangan pada Minggu (22/11/2026).
Hermawi menilai, dinamika politik dan pemerintahan di Indonesia saat ini tidak menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk mengubah struktur jabatan wakil presiden. Oleh karena itu, ia berpandangan bahwa wacana tersebut tidak perlu dilanjutkan ke dalam pembahasan yang lebih mendalam karena dianggap kurang relevan dengan tuntutan zaman.
Konteks dan Latar Belakang Usulan
Sebelumnya, Sultan Baktiar Najamudin melontarkan gagasan tersebut saat merespons pertanyaan mengenai kriteria calon wakil presiden. Sultan mengusulkan desain kepemimpinan nasional yang lebih inklusif dengan menempatkan hingga tiga wakil presiden yang masing-masing berkantor di wilayah berbeda, seperti Papua, Kalimantan, dan Sumatera, sebagai bentuk keadilan politik dan kewilayahan.
Menanggapi berbagai kritik yang muncul, Sultan memberikan klarifikasi bahwa ide tersebut bukanlah rencana yang ditujukan untuk diterapkan dalam waktu dekat. Ia menekankan bahwa konsep tersebut merupakan pemikiran reflektif yang sudah ia gagas sejak 2019.
Sultan membantah jika usulan ini dikaitkan dengan kepentingan politik sesaat atau upaya mencari sensasi. Ia menegaskan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia sudah memiliki aturan baku dalam konstitusi. Jika di masa depan ada pihak yang ingin melakukan perubahan, maka hal tersebut memerlukan kajian serius serta kesepakatan kebangsaan yang luas.
“Saya juga ingin menegaskan bahwa ini bukan usulan untuk diterapkan sekarang. Sistem ketatanegaraan kita sudah diatur dalam konstitusi. Kalau suatu saat ada pemikiran untuk mengubahnya, tentu harus melalui kajian yang sangat serius,” tambah Sultan pada Minggu (22/11/2026).
Hingga saat ini, perdebatan mengenai struktur kepemimpinan nasional tersebut masih menjadi topik diskusi di kalangan politisi dan pemerhati tata negara. Sementara itu, Partai NasDem tetap pada pendiriannya bahwa fokus utama saat ini harus diarahkan pada stabilitas pemerintahan dan efektivitas kerja sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.








