KabarDermayu.com – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan komitmen serius untuk memperkuat pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Pancasila di seluruh jenjang sekolah. Langkah strategis ini dirancang sebagai upaya konkret dalam membentengi generasi muda dari degradasi moral sekaligus membangun manusia yang utuh.

Kesiapan Jawa Barat untuk menjadi daerah percontohan dalam implementasi ini disampaikan oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan. Pernyataan tersebut terlontar dalam agenda Simposium Refleksi 66 Tahun Sidang Umum Pertama MPRS yang berlangsung di Gedung Merdeka, Kota Bandung, pada Selasa (10/11/2026).

Erwan menyoroti urgensi penguatan karakter di tengah fenomena sosial yang memprihatinkan di lingkungan pendidikan saat ini. Ia mengamati adanya pergeseran perilaku peserta didik, seperti maraknya perundungan terhadap tenaga pendidik, yang dinilai sangat kontras dengan nilai-nilai kesantunan yang dijunjung tinggi pada masa lalu.

Lebih lanjut, Erwan membandingkan sistem pendidikan saat ini dengan kurikulum masa lalu yang menyertakan Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Menurutnya, fokus pendidikan saat ini yang cenderung ke arah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) lebih menonjolkan aspek hak dan kewajiban warga negara. Ia berharap, nilai-nilai moral dan penghayatan Pancasila dapat kembali mendapat porsi yang lebih kuat dalam pembelajaran di sekolah, mulai dari tingkat SD hingga SMA.

Menanggapi inisiatif tersebut, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi, memberikan dukungan penuh. Yudian menegaskan bahwa BPIP telah menyiapkan instrumen pendukung untuk mempermudah proses transformasi pendidikan karakter ini.

Sejak tahun 2022, BPIP telah merilis 12 buku teks utama Pendidikan Pancasila yang mencakup seluruh jenjang, mulai dari PAUD hingga SLTA. Yudian menekankan bahwa metode pembelajaran yang diusung saat ini tidak lagi hanya berfokus pada hafalan teori, melainkan lebih menekankan pada implementasi nyata atau tindakan Pancasilais.

Beberapa poin utama dalam pendekatan baru tersebut meliputi:

Yudian mengakui bahwa Jawa Barat memiliki tantangan geografis dan demografis yang dinamis dalam penerapan program ini. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat menjadi kunci agar materi pendidikan dapat tersampaikan secara efektif sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing.

Kehadiran program ini diharapkan tidak hanya menjadi pelengkap kurikulum, tetapi benar-benar mampu membentuk kepribadian siswa yang berkarakter kuat dan berakhlak mulia. Dengan komitmen Jawa Barat sebagai role model, diharapkan daerah lain dapat turut terinspirasi untuk memperkuat fondasi ideologi Pancasila dalam sistem .