KabarDermayu.com – Polemik terkait penyetaraan ijazah yang melibatkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memicu langkah konkret dari legislatif. Komisi X DPR RI kini tengah merancang rencana revisi terhadap aturan penyetaraan pendidikan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) guna menciptakan kepastian hukum yang lebih solid di masa depan.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mengungkapkan bahwa rencana revisi ini menjadi agenda penting agar regulasi mengenai pengakuan ijazah luar negeri tidak lagi menimbulkan multitafsir. Menurutnya, ketidakjelasan aturan yang ada saat ini menjadi celah bagi perbedaan penafsiran di masyarakat, sebagaimana yang mencuat dalam kasus ijazah Gibran.
Pentingnya Payung Hukum yang Kuat
Dalam keterangannya di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (13/11), Lalu menekankan bahwa revisi UU Sisdiknas diharapkan mampu menjadi acuan tunggal yang mengikat. Ia menyadari bahwa mobilitas warga negara Indonesia yang menempuh pendidikan di luar negeri terus meningkat, sehingga diperlukan sistem administrasi yang transparan dan memiliki dasar hukum yang kokoh.
Langkah ini diambil sebagai bentuk evaluasi menyeluruh bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan. DPR berharap bahwa melalui perbaikan regulasi ini, proses penyetaraan pendidikan ke depannya akan lebih tertib, terukur, dan terhindar dari potensi polemik serupa.
Pencabutan Surat Keterangan Penyetaraan
Isu ini mengemuka setelah adanya langkah administratif dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) terkait pencabutan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan ijazah atas nama Gibran Rakabuming Raka.
SK tersebut, yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen, Tatang Muttaqin, pada 11 November 2026, resmi mencabut SK Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019. Pihak kementerian juga telah menginstruksikan agar dokumen tersebut ditarik kembali dari pihak-pihak terkait, sehingga secara hukum tidak lagi memiliki kekuatan mengikat.
Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung
Secara terpisah, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, memberikan penjelasan mengenai landasan hukum pencabutan tersebut. Menurut Yusril, langkah pemerintah merupakan bentuk kepatuhan terhadap putusan Mahkamah Agung (MA) yang telah bersifat final dan mengikat.
Dengan adanya putusan MA tersebut, penyetaraan pendidikan yang sebelumnya diberikan kepada Gibran Rakabuming Raka dinyatakan batal. Pemerintah kini memposisikan pencabutan suket tersebut sebagai bagian dari sinkronisasi administratif agar sesuai dengan ketetapan hukum yang berlaku. Hingga saat ini, proses penataan regulasi di tingkat legislatif terus dipersiapkan sembari menunggu langkah evaluasi lebih lanjut dari pihak-pihak terkait dalam sistem pendidikan nasional.
