KabarDermayu.com – Sinergi antara aparat kewilayahan dan pemerintah desa menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif serta tepat sasaran. Hal ini terlihat nyata saat Serma Sumadi, selaku Babinsa Desa Tunggulpayung, hadir langsung mendampingi pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes) untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun anggaran 2027.
Kegiatan yang berlangsung di balai desa setempat ini menjadi momentum krusial bagi warga untuk menentukan arah kebijakan pembangunan di masa depan. Kehadiran personel TNI di tengah-tengah masyarakat bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk pengawasan agar setiap usulan yang muncul benar-benar menjawab kebutuhan prioritas warga Tunggulpayung.
Dalam proses musyawarah tersebut, berbagai elemen masyarakat, mulai dari perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat, hingga perwakilan kelompok tani, duduk bersama untuk membedah potensi serta kendala yang ada di wilayah tersebut. Serma Sumadi menekankan pentingnya transparansi dan objektivitas dalam menentukan skala prioritas pembangunan agar anggaran yang dialokasikan nantinya memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan warga.
Pentingnya Sinkronisasi dalam RKPDes
RKPDes merupakan dokumen penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang disusun setiap tahunnya. Dokumen ini menjadi pedoman utama bagi pemerintah desa dalam merancang program kerja, baik di bidang infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, maupun pelayanan publik.
Dalam arahannya, Serma Sumadi mendorong agar para peserta musyawarah tidak hanya fokus pada pembangunan fisik semata. Ia menekankan bahwa aspek pemberdayaan masyarakat serta penguatan ketahanan pangan desa juga harus mendapatkan porsi yang seimbang dalam rencana kerja tahun 2027.
“Pembangunan desa harus menyentuh kepentingan orang banyak. Oleh karena itu, usulan yang diajukan harus didasari pada data riil dan kebutuhan mendesak masyarakat di lapangan, bukan sekadar keinginan segelintir kelompok,” ujar Serma Sumadi di sela-sela kegiatan tersebut.
Mengawal Aspirasi hingga Realisasi
Peran Babinsa dalam mendampingi Musdes RKPDes ini juga berfungsi sebagai mediator dan pengingat agar proses musyawarah berjalan demokratis. Dengan adanya pendampingan dari TNI, diharapkan setiap keputusan yang diambil melalui kesepakatan bersama dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral.
Beberapa poin penting yang menjadi sorotan dalam musyawarah tersebut antara lain:
- Peningkatan infrastruktur jalan lingkungan guna mempermudah akses ekonomi warga.
- Optimalisasi saluran irigasi untuk mendukung sektor pertanian yang menjadi mata pencaharian utama warga Tunggulpayung.
- Program kesehatan masyarakat, khususnya penanganan stunting dan peningkatan gizi bagi balita.
- Penguatan kapasitas perangkat desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
Membangun Desa dengan Prinsip Partisipatif
Keberhasilan sebuah desa dalam melaksanakan pembangunan sangat bergantung pada partisipasi aktif warganya. Musdes RKPDes 2027 ini menjadi ajang pembuktian bahwa demokrasi di tingkat desa masih berjalan dengan baik. Masyarakat diberikan ruang seluas-luasnya untuk menyampaikan aspirasi, kritik, maupun saran yang konstruktif.
Pemerintah Desa Tunggulpayung berkomitmen untuk menampung seluruh masukan tersebut dan menuangkannya ke dalam draf RKPDes. Selanjutnya, hasil musyawarah ini akan diverifikasi kembali agar sinkron dengan kebijakan pemerintah daerah maupun pusat, sehingga tidak terjadi tumpang tindih anggaran.
Serma Sumadi menambahkan bahwa pihaknya akan terus memantau tahapan-tahapan selanjutnya hingga proses pembangunan fisik atau program pemberdayaan tersebut benar-benar terealisasi di lapangan. Pengawasan melekat ini dilakukan untuk mencegah adanya penyimpangan dalam penggunaan dana desa yang bersumber dari anggaran negara.
“Kehadiran kami adalah untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan dari kas desa benar-benar bermanfaat bagi warga. Kami ingin Desa Tunggulpayung menjadi model desa yang maju, mandiri, dan transparan dalam pengelolaan pembangunan,” pungkasnya.
Dengan berakhirnya Musdes ini, diharapkan Desa Tunggulpayung memiliki peta jalan yang jelas untuk tahun 2027. Sinergi antara TNI, pemerintah desa, dan masyarakat menjadi modal utama dalam menciptakan perubahan positif yang berkelanjutan bagi seluruh elemen warga desa.
