KabarDermayu.com – Menjelang pelaksanaan sidang etik terhadap Jenderal Listyo Sigit yang dijadwalkan berlangsung pekan depan, Polri mulai memberikan gambaran mengenai mekanisme pembentukan majelis hakim yang akan memimpin persidangan tersebut.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan bahwa seluruh proses penentuan anggota majelis akan berpedoman pada aturan yang berlaku. Hal ini dilakukan demi memastikan objektivitas dan kepatuhan hukum dalam menangani kasus yang melibatkan perwira tinggi tersebut.
Dalam keterangannya di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026), Trunoyudo menjelaskan bahwa acuan utama dalam penentuan susunan majelis adalah Peraturan Polri (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026. Regulasi ini merupakan perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 yang mengatur tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri (KKEP).
Regulasi tersebut menjadi krusial mengingat adanya pertanyaan publik mengenai kualifikasi kepangkatan anggota majelis yang akan mengadili Listyo Sigit, yang notabene merupakan jenderal polisi bintang empat. Berdasarkan Pasal 42 ayat (3) dalam peraturan tersebut, terdapat fleksibilitas dalam penentuan pangkat anggota majelis.
Ketentuan tersebut menetapkan bahwa anggota KKEP yang bertugas harus memiliki pangkat yang setingkat lebih tinggi, setara, atau paling rendah dua tingkat di bawah pangkat anggota yang menjalani sidang etik. Mekanisme ini dirancang untuk menjaga marwah institusi serta memastikan proses persidangan berjalan sesuai dengan prosedur internal yang telah ditetapkan.
Kasus yang menyeret Listyo Sigit ini merupakan bagian dari rangkaian penegakan disiplin terhadap sejumlah perwira tinggi Polri. Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan empat jenderal sebagai tersangka, yakni LSP, AS, EHS, dan SU, atas dugaan keterlibatan dalam kasus penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.
Proses sidang etik terhadap para tersangka lainnya telah lebih dulu bergulir. Pada Selasa (10/11), majelis KKEP telah menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap AS. Putusan serupa juga dijatuhkan kepada EHS pada Selasa (17/11). Baik AS maupun EHS diketahui telah menyatakan langkah banding atas putusan tersebut.
Hingga saat ini, Polri belum memberikan keterangan resmi mengenai daftar nama anggota majelis yang akan memimpin sidang etik untuk Listyo Sigit, maupun tanggal pasti pelaksanaannya selain konfirmasi bahwa sidang akan dihelat pada pekan depan. Publik kini menunggu kelanjutan proses hukum ini sebagai bentuk transparansi Polri dalam menangani pelanggaran kode etik di lingkungan internalnya.








