KabarDermayu.com – Upaya serius untuk memastikan keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus dimatangkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Kepala BGN, Sudaryono, secara terbuka menyatakan keinginannya untuk melibatkan para tenaga ahli profesional dalam jajaran pengawasan lembaga tersebut, guna menjamin standar kualitas nutrisi yang diberikan kepada masyarakat.
Dalam keterangannya di Kantor BGN, Jakarta Pusat, pada Rabu, 29 Juli 2026, Sudaryono menekankan pentingnya kehadiran sosok-sosok yang memiliki kapabilitas teknis di bidang kesehatan dan gizi. Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen BGN agar pengawasan program strategis pemerintah ini tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga secara substansial melalui pengawasan dari pakar yang relevan.
Daftar Profesional yang Diusulkan
Sudaryono merinci beberapa latar belakang profesi yang dinilai sangat krusial untuk mengisi posisi tersebut. Ia memandang bahwa sinergi antara kebijakan pemerintah dan keilmuan praktis sangat dibutuhkan di lapangan. Beberapa tenaga profesional yang diusulkan antara lain:
- Ahli Gizi: Untuk memastikan kandungan nutrisi dalam setiap sajian sesuai dengan kebutuhan tubuh.
- Dokter Anak: Mengingat target utama program ini adalah anak-anak, kehadiran dokter spesialis anak dianggap sangat vital.
- Dokter Gizi & Dokter Kandungan: Menambah dimensi kesehatan dari sisi medis yang lebih komprehensif.
- Chef (Juru Masak Profesional): Kehadiran pakar kuliner diharapkan mampu memberikan tips pengolahan makanan yang tidak hanya bergizi, tetapi juga menarik bagi target sasaran.
“Kami pasti akan sangat bersyukur manakala kita dibantu oleh tenaga-tenaga profesional yang betul-betul ahli di bidang itu,” ujar Sudaryono. Ia menambahkan bahwa BGN sangat terbuka terhadap berbagai masukan konstruktif demi kesuksesan program MBG di masa depan.
Polemik Istilah Dewan Pengarah vs Dewan Pengawas
Isu mengenai struktur organisasi BGN sempat menjadi sorotan publik, terutama terkait penunjukan Nanik S Deyang sebagai salah satu pengurus. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) RI, Prasetyo Hadi, pada 23 Juli 2026, telah memberikan klarifikasi bahwa penunjukan tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Pihak Istana menilai, pengalaman yang dimiliki Nanik masih sangat relevan untuk memperkuat kinerja BGN.
Selain soal personel, muncul pula perdebatan terkait nomenklatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 83 Tahun 2024. Dalam aturan tersebut, struktur organisasi BGN tertulis sebagai ‘Dewan Pengarah’, bukan ‘Dewan Pengawas’. Menanggapi hal ini, Prasetyo Hadi meminta masyarakat untuk tidak terjebak dalam diksi atau istilah semata.
Prasetyo menegaskan bahwa secara esensial, fungsi antara Dewan Pengarah dan Dewan Pengawas memiliki kesamaan dalam menjalankan tugas pengawalan dan monitoring. Menurutnya, yang paling penting bagi publik adalah efektivitas fungsi lembaga tersebut dalam mengawal program pemerintah daripada memperdebatkan istilah teknis dalam SOTK (Susunan Organisasi dan Tata Kerja).
Dengan adanya rencana pelibatan ahli gizi hingga dokter anak ini, diharapkan BGN dapat menjadi institusi yang lebih berbasis data dan saintifik. Langkah ini sekaligus menjadi jawaban atas tantangan di lapangan, di mana kualitas asupan nutrisi harus dijamin keamanan dan manfaatnya bagi generasi masa depan bangsa.
