KabarDermayu.com – Menatap Pemilu 2029 dengan langkah lebih dini, Partai Hanura kini tengah tancap gas dalam memperkuat fondasi internal mereka. Melalui pembentukan Tim Satuan Tugas (Satgas) Task Force, partai ini menargetkan seluruh konsolidasi struktur organisasi di tingkat nasional sudah tuntas sepenuhnya pada September 2026 mendatang.
Langkah strategis ini mencerminkan ambisi Partai Hanura untuk tidak lagi terjebak dalam urusan pembenahan internal saat waktu pemilihan semakin dekat. Dengan menyelesaikannya lebih awal, partai berharap memiliki ruang gerak yang cukup untuk menyusun strategi pemenangan yang lebih matang dan terukur.
Ketua Tim Satgas Task Force DPP Partai Hanura, Patrice Rio Capella, menjelaskan bahwa urgensi percepatan ini menjadi fokus utama dalam setiap kunjungan ke daerah. Dalam acara Konsolidasi dan Rapat Teknis Team Task Force DPC Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara yang berlangsung di Medan pada Senin, 10 Agustus 2026, Rio menegaskan bahwa efisiensi kerja adalah harga mati.
“Task Force sudah membuat jadwal untuk bekerja cepat. Pada akhir September semua diharapkan selesai. Sehingga kami bisa mempersiapkan diri menghadapi Pemilu sejak awal,” ujar Rio dalam pertemuan tersebut.
Fokus pada Kualitas Caleg dan Pemetaan Dapil
Setelah Target Konsolidasi struktur organisasi tercapai, Partai Hanura telah menyiapkan tahapan selanjutnya yang bersifat eksternal. Partai berencana melakukan pemetaan daerah pemilihan (dapil) secara mendalam, termasuk proses seleksi figur yang akan diusung sebagai calon anggota legislatif (caleg).
Strategi yang diusung bukan sekadar menempatkan nama, melainkan mengedepankan pendekatan berbasis data. Partai akan melakukan survei di setiap dapil untuk memastikan bahwa caleg yang diusung benar-benar memiliki basis massa, memahami karakteristik wilayahnya, dan memiliki daya saing yang mumpuni untuk menghadapi kontestasi pada 2029.
Rio menargetkan bahwa pada tahun 2027, struktur partai sudah berada dalam kondisi 100 persen siap. Dengan kondisi tersebut, mesin partai diharapkan sudah dapat keluar dari “sarangnya” untuk bergerak aktif di lapangan, baik untuk level DPR RI, DPRD provinsi, maupun DPRD kabupaten/kota.
Sanksi Tegas bagi Pengurus yang Lamban
Dalam menjalankan roda organisasi, Task Force tidak segan memberikan sanksi bagi pengurus yang dinilai menghambat ritme kerja partai. Rio menegaskan bahwa organisasi ini ibarat kendaraan di jalan tol; jika ada satu bagian yang berjalan lambat, hal tersebut berisiko membahayakan keseluruhan irama kerja partai.
Sebagai bukti ketegasan, ia mencontohkan pemberhentian Ketua DPC Pandeglang dan Ketua DPC Kota Serang. Langkah ini diambil karena kinerja yang lamban dianggap dapat berdampak buruk bagi stabilitas organisasi di tingkat wilayah lain.
Evaluasi dan Reshuffle di Sumatera Utara
Senada dengan pusat, Ketua DPD Partai Hanura Sumatera Utara, El Adrian Shah, menyatakan dukungannya terhadap langkah konsolidasi ini. Ia bahkan membuka peluang untuk melakukan reshuffle kepengurusan di tingkat DPD setelah agenda konsolidasi selesai dilaksanakan.
Menurut El, evaluasi ini sangat krusial untuk memastikan bahwa jajaran pengurus di Sumatera Utara diisi oleh kader-kader yang memiliki komitmen tinggi dan sejalan dengan visi besar partai. Bagi kader yang merasa tidak lagi mampu mengikuti ritme kerja, El secara terbuka mempersilakan mereka untuk mencari ruang pengabdian di tempat lain.
“Bagi orang-orang yang tidak sejalan ataupun yang tidak bisa bersama-sama dengan kita, saya rasa lebih bagus dipilih di partai lain atau tidak di Partai Hanura,” tegas El.
El juga menekankan pentingnya soliditas bagi seluruh Ketua DPC di Sumatera Utara. Ia mengingatkan agar perbedaan internal tidak menjadi batu sandungan yang menghambat target besar partai. “Kita ini mau lari 100. Jangan gara-gara satu sampai tiga orang di sini, kita jadi lari 10,” pungkasnya, menekankan perlunya kesamaan langkah demi membesarkan nama Partai Hanura.
