KabarDermayu.com – Stabilitas nasional menjadi sorotan utama menyusul munculnya desakan dari elemen masyarakat sipil terhadap aparat penegak hukum agar bersikap tegas dalam menangani isu keamanan negara. Gerakan Mahasiswa Nusantara (GMN) secara resmi meminta Tim Khusus Bareskrim Polri untuk mengusut tuntas dugaan tindak pidana makar yang dinilai dapat mengancam kedaulatan serta persatuan bangsa.
Dalam pernyataan sikap yang disampaikan di Jakarta Selatan pada Rabu (18/11/2026), pihak GMN menekankan pentingnya keberanian institusi kepolisian dalam melakukan penegakan hukum. Mereka menyoroti bahwa setiap indikasi yang mengarah pada ancaman terhadap keutuhan negara harus diproses secara profesional tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun.
Ketua Umum GMN, Muhammad Imran Ghifari, menegaskan bahwa organisasinya menentang keras segala bentuk tindakan yang berpotensi mencederai tatanan demokrasi. Hal ini mencakup upaya makar, penyalahgunaan wewenang, hingga tindakan manipulasi sejarah yang dapat memicu perpecahan di masyarakat.
Lebih lanjut, Imran menyatakan bahwa langkah tegas aparat kepolisian merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa supremasi hukum tetap terjaga. Menurutnya, proses hukum yang transparan dan akuntabel adalah cerminan dari komitmen negara dalam melindungi kepentingan rakyat dan masa depan bangsa.
Selain memberikan desakan kepada pihak kepolisian, GMN juga menyatakan dukungan moral kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Mereka berharap pemerintah tetap fokus dan teguh dalam menjalankan roda pemerintahan, terutama dalam menjaga stabilitas politik serta keamanan nasional.
“Presiden Prabowo tidak sendirian, kami bersamamu menegakkan hukum yang adil demi keadilan, demokrasi dan masa depan bangsa,” tambah Imran menanggapi situasi politik terkini.
Langkah desakan ini muncul di tengah intensitas kegiatan penyidikan yang sedang dilakukan oleh Bareskrim Polri. Berdasarkan informasi yang dihimpun, pihak kepolisian saat ini tengah mendalami dugaan kasus makar yang melibatkan sejumlah pihak. Sebelumnya, penyidik juga telah melakukan penggeledahan di kediaman Irjen Pol Eko Hadi Santoso yang berlokasi di kawasan Cipete, Jakarta Selatan.
Tindakan penggeledahan tersebut merupakan bagian dari rangkaian upaya pengumpulan alat bukti sebelum memasuki tahap gelar perkara. Rencananya, Bareskrim Polri akan melaksanakan gelar perkara awal terkait kasus dugaan makar terhadap pemerintahan yang sah pada Kamis, 19 November 2026.
Proses hukum ini menjadi perhatian publik mengingat isu makar memiliki implikasi serius terhadap stabilitas nasional. Publik menantikan langkah konkret dari tim khusus kepolisian dalam memastikan bahwa setiap proses hukum dilakukan sesuai dengan koridor perundang-undangan yang berlaku, demi menjamin kepastian hukum bagi seluruh warga negara.








