KabarDermayu.com – Bupati Bogor, Rudy Susmanto, memberikan klarifikasi terkait pernyataannya mengenai penutupan sementara aktivitas pertambangan di wilayah barat Kabupaten Bogor. Klarifikasi ini muncul menyusul adanya persepsi bahwa pernyataannya tersebut merupakan bentuk perlawanan terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM).
Rudy menegaskan bahwa dirinya tidak pernah berniat untuk menentang Gubernur Jawa Barat maupun kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait sektor pertambangan. Ia menyatakan bahwa niat untuk melawan tidak pernah ada sedikit pun.
Menurut Rudy, pernyataan yang disampaikannya saat menerima aksi unjuk rasa dari ribuan warga perlu dipahami secara menyeluruh, tidak terpotong-potong. Hal ini penting agar makna dan konteksnya tidak disalahartikan.
Saat menerima perwakilan massa aksi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, Rudy didampingi oleh Wakil Bupati Bogor, Ade Ruhandi, serta Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara. Kehadiran mereka menunjukkan dukungan penuh terhadap Bupati.
Rudy menjelaskan bahwa ia sengaja menemui massa aksi secara langsung karena warga secara spesifik meminta untuk berdialog hanya dengannya sebagai bupati. Ia ingin memenuhi aspirasi warga tersebut.
“Saat itu warga hanya ingin ditemui oleh bupati. Karena itu saya tidak ingin masyarakat saya berbenturan dengan pihak lain. Kondusivitas penting untuk kita jaga bersama,” ujar Rudy, menekankan pentingnya menjaga ketertiban.
Ia menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor terus berupaya mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Tindakan anarkis sama sekali tidak diinginkan terjadi di tengah polemik pertambangan.
Baca juga: Rupiah Tertekan, Dekat Rp 17.350 Akibat Beban Fiskal dan Potensi Kenaikan Harga BBM
“Kami mengajak semua masyarakat yang hadir untuk berkomitmen menjaga kondusivitas dan tidak bertindak anarkis. Kami tidak ingin terjadi benturan antara warga dan aparat keamanan,” tegasnya, menunjukkan komitmen pada kedamaian.
Rudy kemudian memaparkan mengenai kewenangan penerbitan izin usaha pertambangan yang sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bogor hanya dapat mengusulkan agar aktivitas tambang yang telah memiliki izin resmi dapat kembali beroperasi.
Namun, Rudy juga menegaskan bahwa aktivitas tambang yang beroperasi secara ilegal harus tetap ditutup. Ia memberikan penekanan pada perbedaan antara tambang legal dan ilegal.
“Namun hanya yang berizin. Kalau yang tidak berizin, kami juga secara tegas meminta seluruh aktivitasnya ditutup,” katanya, menunjukkan ketegasan dalam penegakan aturan.
Menurut Rudy, kepastian hukum dalam aktivitas usaha pertambangan sangat diperlukan. Hal ini bertujuan untuk menjaga iklim investasi di Kabupaten Bogor agar tetap berjalan sesuai dengan koridor peraturan yang berlaku.
Di sisi lain, ia juga meminta seluruh pelaku usaha pertambangan untuk turut berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan. Perhatian terhadap dampak sosial di sekitar wilayah operasional juga menjadi prioritas.
“Kami juga mengajak seluruh pihak, termasuk para pelaku tambang, untuk bersama-sama menjaga lingkungan alam,” ujarnya, mengajak kolaborasi dalam menjaga lingkungan.
Terkait dengan persoalan lalu lintas kendaraan tambang yang sering kali memicu konflik dengan pengguna jalan lain, Rudy mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor sedang mempercepat pembangunan jalur khusus angkutan tambang. Ini adalah solusi untuk mengurangi gesekan.
Menurut Rudy, proses pembangunan jalur khusus tersebut saat ini telah memasuki tahap pembebasan lahan. Tahapan ini krusial untuk kelancaran proyek.
“Keselamatan masyarakat akibat aktivitas lalu lintas juga menjadi prioritas kami. Karena itu, Pemkab Bogor menyiapkan jalur khusus untuk angkutan barang dan tambang,” jelasnya, menyoroti aspek keselamatan.
Rudy mengakui bahwa polemik pertambangan ini memerlukan solusi yang dapat mengakomodasi berbagai kepentingan. Hal ini mengingat ribuan warga Kabupaten Bogor menggantungkan mata pencaharian mereka dari sektor tersebut.
Meskipun demikian, ia memastikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor akan tetap mematuhi seluruh kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kepatuhan adalah kunci.
“Karena itu, kami sepakat untuk tunduk dan patuh terhadap seluruh aturan yang ditetapkan Pemprov Jawa Barat,” kata Rudy, mengakhiri klarifikasinya dengan penegasan kepatuhan terhadap aturan provinsi.
