KabarDermayu.com – Peran Mahasiswa sebagai agen perubahan kembali ditunjukkan melalui langkah nyata dalam mengawal Program Strategis Nasional, Makan Bergizi Gratis (MBG). Aliansi Mahasiswa Menjawab (AMM) mengambil inisiatif untuk turun langsung ke akar rumput guna memastikan efektivitas dan transparansi program tersebut di lapangan.
Aliansi ini tidak sekadar melakukan pengawasan pasif. Mereka menerapkan metode live-in atau tinggal bersama masyarakat serta melakukan riset partisipatif berbasis bukti empiris. Desa pun disulap menjadi laboratorium hidup untuk membedah bagaimana program nasional ini beroperasi di tingkat tapak.
Hasil dari pengawasan yang dilakukan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Mekarbaru, Kabupaten Tangerang, Banten, pada 10–12 Juni 2026, dipaparkan dalam sebuah forum akademis di Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” Jakarta pada Senin, 3 Agustus 2026. Langkah ini menjadi wujud nyata implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Caesar Khalifah, perwakilan AMM dari GLM UPN VJ, menegaskan bahwa gerakan ini bertujuan untuk merawat kembali semangat sejarah, yakni spirit Rapat Ikada 19 September 1945. Mahasiswa memposisikan diri sebagai benteng pengawal kedaulatan ekonomi kerakyatan agar program pemerintah tidak disusupi oleh kepentingan kartel atau mafia ekonomi.
Keamanan dan Integritas Riset
Demi menjaga objektivitas dan keselamatan relawan di lapangan, AMM telah menjalin kerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tridarma Indonesia. Langkah ini diambil sebagai bentuk perlindungan hukum bagi para mahasiswa dari potensi intimidasi atau tekanan pihak-pihak tertentu yang mungkin merasa terganggu dengan pengawasan ini.
Selain perlindungan hukum, mahasiswa juga menjaga etika akademis dengan tetap berkoordinasi secara intensif kepada pihak rektorat. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh rangkaian riset tetap berada dalam koridor tata kelola universitas yang benar dan bertanggung jawab.
Potensi Ekonomi Kerakyatan
Berdasarkan temuan di SPPG Desa Mekarbaru, AMM menyimpulkan bahwa Program MBG memiliki potensi besar untuk menggerakkan ekonomi lokal jika dijalankan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis). Beberapa poin penting hasil riset mereka meliputi:
- Jangkauan Luas: Program ini berhasil melayani 2.500 penerima manfaat, mulai dari siswa, balita, hingga ibu hamil.
- Pemberdayaan Lokal: Sebanyak 50 tenaga operasional dapur telah diserap, di mana 80 persen di antaranya adalah warga setempat yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
- Rantai Pasok Mandiri: Seluruh kebutuhan beras dipasok langsung dari penggilingan padi desa yang berjarak sangat dekat dengan lokasi dapur.
- Peningkatan UMKM: Terjadi lonjakan permintaan bahan baku seperti ayam dan ikan, dari 70 kilogram menjadi lebih dari 100 kilogram per hari.
Meski demikian, AMM memberikan catatan kritis terkait peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai belum optimal sebagai agregator utama. Selain itu, ketergantungan pada pasar induk di luar wilayah untuk komoditas hortikultura masih menjadi celah yang perlu diperbaiki agar tidak didominasi oleh distributor besar.
Tujuh Tuntutan Strategis AMM
Menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, AMM menyampaikan tujuh tuntutan strategis kepada pemerintah agar Program MBG tetap pada jalur yang benar:
“Mahasiswa, pemuda, dan rakyat harus bahu-membahu memastikan negara tidak boleh kalah terhadap kartel dan mafia. MBG adalah wujud nyata eksistensi Pasal 33 UUD 1945 guna menjaga kedaulatan ekonomi rakyat,” tegas perwakilan AMM.
Adapun poin-poin tuntutan tersebut mencakup:
- Menuntut Presiden untuk melakukan perang terbuka terhadap mafia energi, pangan, dan logistik.
- Mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) untuk membuka dasbor pemantauan publik secara real-time.
- Melindungi program dari segala bentuk politisasi dan pembajakan kepentingan.
- Mengajak perguruan tinggi lain untuk melakukan riset berkelanjutan di dapur SPPG.
- Mewajibkan pengadaan bahan baku melalui BUMDes dan Koperasi Desa.
- Memperkuat pembinaan bagi petani dan peternak lokal oleh pemerintah daerah.
- Melakukan pengukuran klinis antropometri berkala setiap enam bulan untuk memantau efektivitas program terhadap penanganan stunting dan anemia.
Gerakan ini menegaskan bahwa mahasiswa akan terus mengawal agar MBG tidak terdegradasi menjadi sekadar bantuan karitatif, melainkan menjadi fondasi bagi kesejahteraan rakyat sesuai amanat konstitusi.
