KabarDermayu.com – Pemerintah telah menyelesaikan penyaluran tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp10,65 triliun untuk wilayah yang terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dana ini telah cair 100 persen hingga 4 Mei 2026 dan diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan pascabencana di ketiga provinsi tersebut.
Penyaluran TKD dilakukan secara bertahap guna memastikan likuiditas di daerah berjalan lancar. Tahap pertama, sebesar 40 persen atau Rp4,38 triliun, disalurkan pada 27 Februari 2026. Tahap kedua, sebesar 30 persen atau Rp3,19 triliun, menyusul pada 31 Maret 2026. Tahap ketiga, juga sebesar 30 persen atau Rp3,06 triliun, disalurkan pada 4 Mei 2026. Seluruh tahapan ini dilaksanakan tanpa syarat salur, memungkinkan pemerintah daerah untuk segera mempercepat program pemulihan di lapangan.
Realisasi ini juga memastikan bahwa seluruh pemerintah daerah di wilayah terdampak memiliki ruang fiskal yang memadai untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Secara keseluruhan, Provinsi Aceh menerima tambahan TKD sebesar Rp1,65 triliun. Sumatera Utara mendapatkan Rp6,35 triliun, dan Sumatera Barat menerima Rp2,63 triliun. Dana ini telah tersalurkan sepenuhnya hingga ke tingkat pemerintah kabupaten/kota, mencakup tambahan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), serta Dana Otonomi Khusus (Otsus).
Khusus untuk Aceh, sebanyak 8 kabupaten/kota yang terdampak parah juga menerima tambahan dana sebesar Rp287 miliar melalui mekanisme hibah yang disalurkan oleh beberapa kabupaten/kota di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menyatakan bahwa kebijakan tambahan TKD ini merupakan langkah strategis yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan pemulihan berjalan cepat dan merata di seluruh wilayah terdampak.
“Presiden memutuskan seluruh provinsi dan kabupaten/kota diberikan tambahan TKD. Totalnya sekitar Rp10,6 triliun. Ini untuk memastikan pemulihan berjalan cepat dan merata,” ujar Tito di Medan, Sumatera Utara, pada Rabu (22/4/2026).
Ia menjelaskan bahwa keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan kebutuhan riil di lapangan. Pemerintah tidak hanya fokus pada daerah yang terdampak langsung, tetapi juga mencakup seluruh daerah dalam satu provinsi agar proses pemulihan dapat berjalan lebih terintegrasi. “Kalau hanya daerah terdampak saja angkanya sekitar Rp8 triliun, tapi Presiden memutuskan semuanya diberikan. Ini bentuk keberpihakan terhadap percepatan pemulihan,” tambahnya.
Tito menegaskan bahwa dampak penyaluran TKD sudah mulai terlihat di lapangan. Infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan kini telah berfungsi kembali, distribusi logistik tidak lagi mengalami hambatan, serta layanan dasar masyarakat seperti listrik, Bahan Bakar Minyak (BBM), dan aktivitas pasar rakyat telah kembali berjalan di sebagian besar wilayah.
“Per hari ini kami melihat sebagian besar sudah normal secara fungsional. Jalan bisa dilewati, logistik tidak ada masalah, listrik dan pasar juga sudah berjalan,” jelasnya.
Baca juga: Arsenal Juara Grup Tandang di Liga Champions Setelah 20 Tahun
Dengan dukungan fiskal yang telah tersalurkan secara penuh, pemerintah daerah kini memasuki fase percepatan pemulihan yang lebih masif. Pembangunan hunian tetap, pemulihan fasilitas publik, hingga penguatan ekonomi masyarakat terdampak dipastikan berjalan lebih cepat seiring dengan tersedianya anggaran yang memadai. (LAN)
