KabarDermayu.com – Dominasi sektor informal dalam struktur ketenagakerjaan di Indonesia kini menjadi perhatian serius pemerintah. Berdasarkan data terbaru yang dirilis oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), tercatat sekitar 59 Persen tenaga kerja di tanah air masih menggantungkan hidupnya pada sektor informal.
Besarnya angka tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pemerintah untuk melakukan transformasi ekonomi yang lebih inklusif. Sektor informal, yang sering kali mencakup usaha mandiri, pekerja lepas, hingga UMKM, memiliki karakteristik yang berbeda dengan sektor formal, terutama dari segi perlindungan sosial dan stabilitas pendapatan.
Menanggapi fenomena ini, Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan RI, Prof. Sukro Muhab, menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam. Fokus utama Kemenaker saat ini adalah melakukan penguatan kewirausahaan secara masif melalui berbagai program strategis.
“Kementerian Ketenagakerjaan tidak hanya menyiapkan tenaga kerja siap masuk industri, tetapi juga mencetak masyarakat yang siap menjadi wirausaha sehingga mampu menciptakan lapangan kerja baru,” ujar Prof. Sukro dalam keterangannya pada Minggu, 9 Agustus 2026.
Strategi penguatan ini diwujudkan melalui serangkaian inisiatif, di antaranya:
- Penyelenggaraan pelatihan keterampilan teknis bagi calon wirausahawan.
- Pemberian akses pendidikan vokasi untuk meningkatkan daya saing.
- Perluasan kesempatan kerja melalui pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri Pemula (TKMP).
Dalam lawatannya ke Makassar, Prof. Sukro Muhab turut mengapresiasi Pemerintah Kota Makassar atas dukungan konkretnya dalam pelaksanaan program perluasan kesempatan kerja. Apresiasi tersebut ditandai dengan penyerahan cinderamata kepada Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, sebagai bentuk sinergi yang kuat antara pusat dan daerah.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian acara yang diinisiasi oleh Balai Perluasan Kesempatan Kerja (BPKK) Kendari, yang meliputi layanan kewirausahaan serta sosialisasi penempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menyambut baik kolaborasi ini. Menurutnya, pemilihan Makassar sebagai lokasi pemberdayaan merupakan bukti nyata komitmen pemerintah dalam memberikan akses yang setara bagi seluruh elemen masyarakat, termasuk kelompok rentan.
“Program ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh masyarakat untuk memperoleh pekerjaan maupun membangun usaha secara mandiri,” ungkap Aliyah.
Lebih lanjut, Aliyah menekankan pentingnya inklusivitas dalam dunia kerja. Ia secara tegas menyatakan bahwa penyandang disabilitas memiliki potensi dan dedikasi yang tidak kalah dibandingkan tenaga kerja lainnya. Bagi Aliyah, perbedaan fisik bukanlah penghalang bagi seseorang untuk berkontribusi dalam ekonomi nasional.
“Sesungguhnya penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama seperti kita semua. Yang membedakan hanya kondisi fisik, tetapi semangat, kemampuan, dan tekad mereka tidak kalah dengan siapa pun,” tambahnya.
Pemerintah Kota Makassar berkomitmen untuk terus memperkuat kemitraan dengan Kemenaker serta sektor swasta. Sinergi ini diharapkan mampu menekan angka pengangguran secara signifikan, meningkatkan kompetensi angkatan kerja lokal, dan mendorong tumbuhnya pelaku usaha mikro yang lebih tangguh dan berdaya saing di tengah tantangan ekonomi global.
Langkah-langkah strategis ini diharapkan mampu menggeser proporsi tenaga kerja secara bertahap, memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja informal, dan menciptakan ekosistem bisnis yang lebih stabil di masa depan.
