KabarDermayu.com – Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, M. Sarmuji, memberikan dukungan penuh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, ia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengatasi berbagai persoalan serius dalam pelaksanaannya.
Sarmuji menyatakan bahwa program MBG memiliki niat yang baik, tujuan yang jelas, dan potensi manfaat besar bagi generasi muda. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pelaksanaan program ini tidak boleh dilakukan secara asal-asalan.
Salah satu isu krusial yang disoroti Sarmuji adalah praktik jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia mendesak BGN untuk memastikan proses penunjukan dan pengelolaan titik SPPG berjalan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik transaksional.
“BGN harus bisa menjamin kepada publik bahwa tidak ada jual beli titik SPPG. Jika praktik ini dibiarkan, yang dirugikan bukan hanya keuangan negara, tapi juga anak-anak yang seharusnya mendapat manfaat langsung dari program ini,” tegas Sarmuji.
Selaku Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji juga menyoroti banyaknya laporan dan konten di media sosial yang menunjukkan kualitas makanan MBG yang tidak layak. Laporan tersebut meliputi porsi yang kurang, keraguan terhadap kandungan gizi, hingga kondisi penyajian yang tidak memenuhi standar.
Ia menilai respons perbaikan dari pihak terkait terhadap masalah ini berjalan terlalu lambat. Hak siswa atas makanan bergizi yang layak tidak boleh dikompromikan sedikit pun.
“Kita sudah melihat banyak sekali konten yang beredar di media sosial, menampilkan makanan yang jauh dari kata layak. Ini bukan isu kecil. Ini menyangkut kepercayaan publik terhadap program Presiden,” ujar Sarmuji.
Lebih lanjut, Sarmuji mendorong BGN untuk tidak ragu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penyaluran MBG jika permasalahan yang ada tidak kunjung membaik. Evaluasi ini penting untuk memastikan setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar sampai kepada anak-anak.
“Perlu evaluasi menyeluruh agar kita bisa memastikan bahwa setiap rupiah yang dianggarkan benar-benar sampai ke piring anak-anak kita, bukan terserap di tengah jalan,” ungkap Sarmuji.
Ia menambahkan bahwa evaluasi harus mencakup cara penyaluran, sistem pengawasan, dan seluruh rantai pelaksanaan program. Tujuannya adalah agar program MBG dapat berjalan tepat sasaran, efektif, efisien, dan memberikan manfaat maksimal bagi siswa, sesuai dengan harapan Presiden Prabowo.
Fraksi Partai Golkar DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal pelaksanaan Program MBG. Mereka akan mendorong BGN untuk segera mengambil langkah-langkah perbaikan yang konkret dan terukur demi keberhasilan program ini.
