KabarDermayu.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan sebuah pengamatan menarik terkait dinamika pelaporan kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan ini mengalami penurunan drastis.
Dalam sebuah kegiatan yang berlangsung di Jember, Jawa Timur, pada Sabtu (21/11), Zulkifli Hasan menyoroti bahwa selama tiga pekan terakhir, tidak ada lagi laporan mengenai kasus keracunan yang melibatkan program MBG. Hal ini menjadi perhatian karena sebelumnya, laporan terkait dugaan keracunan kerap muncul dengan frekuensi yang cukup tinggi.
Zulkifli Hasan yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengungkapkan rasa herannya terhadap perubahan situasi tersebut. Ia mencatat bahwa sebelum periode tiga pekan terakhir, laporan mengenai insiden keracunan dalam program MBG sempat mencapai angka ratusan kasus setiap harinya.
Secara retoris, Zulkifli Hasan mengaitkan kondisi “tenang” ini dengan mencuatnya kasus penyadapan ilegal yang belakangan menyita perhatian publik. Meski demikian, ia menegaskan bahwa dirinya tidak mengetahui secara pasti apakah terdapat korelasi langsung antara pengungkapan skandal penyadapan tersebut dengan hilangnya laporan kasus keracunan MBG.
Ia berharap agar situasi kondusif ini dapat terus terjaga ke depannya. “Mudah-mudahan besok-besok nggak ada lagi. Mudah-mudahan. Setelah ada penyadapan saya nggak tahu hubungannya apa. Pokoknya sekarang agak amanlah,” tambahnya.
Sebagai informasi tambahan, skandal penyadapan ilegal yang disinggung Zulkifli Hasan merujuk pada pengungkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian awal November 2026. Pada Selasa (3/11/2026), Bareskrim Polri menetapkan sejumlah petinggi Polri sebagai tersangka atas dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik.
Dalam keterangannya, Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin menjelaskan bahwa praktik penyadapan tanpa prosedur resmi tersebut berlangsung sejak tahun 2025 hingga Oktober 2026. Tindakan tersebut diduga dilakukan tanpa adanya landasan hukum maupun laporan polisi yang sah.
Lebih lanjut, penyidikan mengungkap bahwa target dari penyadapan ilegal ini tidak terbatas pada satu kalangan saja. Data menunjukkan bahwa aktivitas tersebut menyasar nomor telepon Presiden Republik Indonesia, jajaran pejabat negara, tokoh politik, pimpinan organisasi masyarakat (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), media, hingga pengusaha.
Perkembangan kasus ini terus berlanjut. Pada Kamis (5/11/2026), Bareskrim Polri kembali menetapkan satu tersangka baru, yakni Irjen Slamet Uliandi, terkait perannya dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Meski statusnya telah ditingkatkan menjadi tersangka, pihak kepolisian belum melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan.
Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Suhermanto, menjelaskan bahwa keputusan untuk tidak melakukan penahanan didasarkan pada kondisi kesehatan Irjen Slamet Uliandi yang saat ini tengah menjalani pengobatan akibat stroke. Kasus ini pun mendapat sorotan luas dari berbagai pihak, termasuk dari kalangan partai politik yang mendesak agar proses hukum dilakukan secara transparan dan profesional guna mengusut tuntas pihak-pihak yang bertanggung jawab.








