KabarDermayu.com – Kunjungan kerja Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, ke Pondok Pesantren PPAI Ketapang, Kepanjen, Kabupaten Malang, pada Sabtu (21/11/2026), membawa kabar baik bagi para santri dan pelajar di lingkungan tersebut.
Dalam agenda yang diawali dengan kegiatan ziarah ke makam pendiri dan tokoh Ponpes PPAI Ketapang tersebut, Sudaryono menyempatkan diri berdialog langsung dengan para santri terkait implementasi program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sebuah momen menarik terjadi ketika Kepala BGN melontarkan pertanyaan kepada para santri mengenai akses mereka terhadap program MBG. Secara kompak, para santri dan pelajar menjawab bahwa mereka belum mendapatkan akses atau pendistribusian program tersebut di lembaga pendidikan mereka.
Mendengar respon tersebut, Sudaryono menyatakan komitmennya untuk segera menindaklanjuti kebutuhan gizi para santri di Ponpes PPAI Ketapang. Janji tersebut pun disambut antusias oleh para santri yang berharap program tersebut dapat segera terealisasi.
Evaluasi dan Pengawasan Ketat Terhadap Program MBG
Dalam kesempatan tersebut, Sudaryono juga memberikan penjelasan mengenai perkembangan program MBG secara nasional. Ia mengakui bahwa meskipun program ini berjalan dengan baik, tantangan di lapangan tetap ada, termasuk adanya laporan mengenai kasus keracunan di beberapa daerah.
Sudaryono menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan evaluasi mendalam terkait insiden kesehatan yang sempat terjadi. Terkait peristiwa yang terjadi di Kota Malang, ia memastikan bahwa timnya telah melakukan investigasi menyeluruh.
Sebagai langkah preventif, BGN kini memperketat pengawasan terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah konkret yang dilakukan meliputi:
Tegas Terhadap Standar Higienitas
Mantan Wakil Menteri Pertanian ini menekankan bahwa aspek higienitas dan sanitasi adalah harga mati dalam penyelenggaraan program MBG. Ia memberikan peringatan keras kepada setiap dapur atau unit pengelola yang tidak memenuhi persyaratan administratif maupun teknis.
Sudaryono menyatakan bahwa pihaknya tidak akan ragu untuk mengambil langkah administratif berupa penutupan bagi dapur MBG yang belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Kebijakan ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam memastikan keamanan pangan bagi anak-anak sekolah dan santri.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya Badan Gizi Nasional untuk memastikan bahwa program MBG tidak hanya sekadar memenuhi kuantitas asupan, tetapi juga menjamin kualitas dan keamanan gizi yang dikonsumsi oleh para penerima manfaat di seluruh Indonesia.







