KabarDermayu.com – Upaya serius tengah dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memastikan integritas rantai pasok dalam program (MBG). Kepala BGN, Sudaryono, secara tegas menyatakan perang terhadap praktik percaloan dan permainan harga yang berpotensi merugikan para petani, peternak, serta kualitas gizi yang diterima oleh masyarakat luas.

Isu mengenai adanya oknum yang mencoba mengambil keuntungan melalui jalur pengadaan yang tidak resmi menjadi sorotan utama. Sudaryono mengungkapkan kekhawatiran terkait potensi masuknya bahan pangan berkualitas rendah ke dapur-dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), seperti temuan penggunaan telur dengan mutu di bawah standar demi mengejar margin keuntungan yang lebih besar.

Program MBG sendiri merupakan inisiatif strategis berskala masif yang menuntut tata kelola sangat ketat. Berdasarkan data terbaru, program ini telah menjangkau lebih dari 58 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Operasional harian ini didukung oleh jaringan yang sangat luas, mencakup 26.723 dapur terverifikasi dan melibatkan 80.315 pemasok bahan pangan di berbagai daerah.

Menariknya, struktur pemasok dalam ekosistem ini didominasi oleh pelaku usaha lokal. Tercatat sebanyak 82,83 persen dari total pemasok merupakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang menunjukkan bahwa program ini memiliki dampak langsung terhadap penggerak ekonomi kerakyatan di tingkat akar rumput.

Untuk meminimalisir intervensi makelar yang kerap memanipulasi harga dan kualitas, BGN kini tengah mengandalkan inovasi teknologi melalui platform digital yang diberi nama Loka MBG. Platform ini dirancang sebagai pasar digital (marketplace) yang menghubungkan kebutuhan dapur secara langsung dengan produsen utama.

Penggunaan harga acuan pemerintah dalam sistem Loka MBG bertujuan untuk menjaga stabilitas pasar. Mekanisme ini diharapkan dapat memberikan ganda: bagi produsen agar tidak merugi saat harga komoditas anjlok, dan bagi negara agar pengadaan tetap efisien saat harga komoditas di pasaran sedang melonjak.

Dukungan terhadap kebijakan ini juga datang dari berbagai daerah, salah satunya dari Satuan Tugas (Satgas) MBG Sulawesi Barat. Perwakilan Sekretaris Satgas MBG Sulawesi Barat, Sofiawati Sofyan, menekankan bahwa pemerintah daerah memegang peran vital dalam memfasilitasi akses bagi pelaku usaha lokal ke dalam sistem pengadaan SPPG.

Tugas pemerintah daerah, menurut Sofiawati, adalah memberikan advokasi dan penguatan kapasitas bagi petani dan pedagang lokal. Langkah ini memastikan bahwa mereka tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi bagian integral dari rantai pasok MBG yang transparan dan adil. Pernyataan tersebut disampaikan pada Minggu (15/11/2026) sebagai bentuk komitmen daerah dalam mendukung visi nasional.

Secara keseluruhan, langkah strategis yang diambil BGN ini diharapkan mampu mentransformasi program MBG menjadi lebih dari sekadar pemenuhan kebutuhan nutrisi harian. Dengan mengedepankan transparansi, keamanan pangan, dan pemberdayaan ekonomi lokal, program ini diproyeksikan menjadi instrumen yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus kualitas sumber daya manusia di masa depan.