KabarDermayu.com – Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, mengusulkan pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang secara khusus menangani pengadaan pakan ternak dan ikan. Langkah ini dinilai krusial untuk menekan tingginya biaya produksi yang selama ini menjadi beban berat bagi peternak serta pembudidaya ikan di seluruh Indonesia.
Usulan tersebut disampaikan Titiek Soeharto—sapaan akrabnya—dalam kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI ke Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Mandiangin, Kalimantan Selatan, pada Jumat, 13 November 2026. Menurutnya, pemerintah memerlukan lembaga khusus yang berfungsi layaknya Bulog, namun fokus pada ketersediaan dan keterjangkauan pakan.
Mengatasi Beban Biaya Produksi
Berdasarkan data di lapangan, sektor perikanan budi daya menghadapi tantangan serius terkait komponen biaya operasional. Perwakilan penyuluh perikanan mengungkapkan bahwa biaya pakan berkontribusi hingga 85 persen dari total pengeluaran produksi. Situasi ini diperparah dengan kenaikan harga pakan yang tercatat terjadi empat kali sepanjang tahun 2026, sementara harga jual ikan di tingkat pembudidaya tidak mengalami penyesuaian yang seimbang.
Titiek menegaskan bahwa persoalan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja karena menyangkut keberlangsungan ekonomi para pelaku usaha di sektor perikanan dan peternakan. Selain pembentukan BUMN khusus, Komisi IV DPR RI juga mewacanakan skema pemberian subsidi pakan bagi peternak dan pembudidaya kecil.
Skema subsidi ini diharapkan dapat mengadopsi pola yang selama ini diterapkan pada sektor pertanian, yakni subsidi pupuk. “Kami akan mengusulkan agar pakan disubsidi oleh pemerintah. Langkah ini penting agar kita bisa mempercepat pencapaian target swasembada pangan nasional,” ujar Titiek.
Pemerataan Fasilitas Produksi
Selain aspek harga, Titiek juga menyoroti distribusi pabrik pakan yang saat ini masih terpusat di Pulau Jawa. Ia mendorong pemerintah untuk melakukan ekspansi pembangunan fasilitas produksi ke luar Jawa, seperti Sumatera, Kalimantan, hingga wilayah Indonesia Timur. Dengan penyebaran lokasi pabrik yang lebih merata, diharapkan biaya logistik dapat ditekan dan ketersediaan pakan di daerah-daerah terpencil menjadi lebih terjamin.
Terkait rencana pembentukan BUMN khusus pakan, Titiek mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Badan Pangan, serta Danantara. Proses koordinasi ini diharapkan segera membuahkan hasil nyata dalam waktu dekat.
Penguatan Balai Perikanan di Daerah
Dalam kunjungan yang sama, Komisi IV DPR RI juga menyoroti pentingnya peran Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam mendukung produktivitas pembudidaya. Titiek memberikan apresiasi kepada BPBAT Mandiangin yang dinilai sukses melakukan pemijahan ikan lokal seperti ikan gabus dan ikan belida.
Namun, ia mencatat bahwa cakupan layanan BPBAT Mandiangin saat ini terlalu luas karena menjadi satu-satunya balai di wilayah Kalimantan. Oleh karena itu, ia meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menambah jumlah UPT di berbagai provinsi guna memperluas jangkauan layanan teknis kepada masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Dirjen Perikanan Budi Daya KKP, Tb. Haeru Rahayu, menjelaskan bahwa saat ini baru terdapat 15 UPT di seluruh Indonesia. Pihaknya kini tengah mengusulkan penambahan enam UPT baru untuk memperkuat infrastruktur perikanan budi daya. Komisi IV DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan ini, baik dari sisi regulasi maupun dukungan anggaran, guna memastikan sektor perikanan budi daya nasional tetap berdaya saing dan berkelanjutan.







