KabarDermayu.com – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengambil langkah strategis untuk memperkuat ekosistem digital guna mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) naik kelas.
Wakil Ketua Umum (WKU) Koordinator Bidang Koperasi dan UMKM Kadin Indonesia, Nurdin Halid, menjelaskan bahwa fokus utama adalah meningkatkan kapasitas pelaku usaha, memperluas akses terhadap teknologi dan pembiayaan, serta membangun pasar digital yang lebih inklusif.
Menurut Nurdin, kemajuan Indonesia sebagai negara maju sangat bergantung pada kemampuan UMKM untuk berkembang. Kadin memiliki dua misi utama sebagai mitra strategis pemerintah: memberikan perlindungan dan mendorong pengembangan UMKM.
“Perlindungan penting untuk memastikan 64,2 juta UMKM dapat bertahan dalam persaingan global yang sehat. Sementara itu, pengembangan difokuskan pada peningkatan kapabilitas, perluasan pasar, penguatan teknologi, dan pada akhirnya mendorong UMKM untuk naik kelas,” ujar Nurdin.
Berbagai tantangan UMKM yang telah teridentifikasi meliputi keterbatasan akses permodalan, teknologi, kualitas sumber daya manusia, standar produk, hingga akses pasar. Pemanfaatan teknologi menjadi kunci utama untuk mempercepat transformasi UMKM.
Nurdin memaparkan beberapa strategi Kadin untuk memperkuat ekosistem digital UMKM. Salah satunya adalah penguatan fondasi dan kapasitas digital melalui kolaborasi antara pemerintah, Kadin, perguruan tinggi, BUMN, perusahaan teknologi, dan lembaga keuangan.
Kolaborasi ini bertujuan untuk menghadirkan pelatihan yang praktis dan berkelanjutan. Pelatihan tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari pencatatan keuangan digital, pemasaran, pengelolaan persediaan, penggunaan sistem pembayaran, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan.
“Pendampingan harus disesuaikan dengan tingkat kematangan setiap usaha. Kebutuhan usaha mikro tentu berbeda dengan usaha kecil dan menengah,” tegas Nurdin.
Strategi selanjutnya meliputi perluasan akses UMKM terhadap teknologi, pembiayaan, dan infrastruktur digital. Selain itu, Kadin juga berkomitmen membangun ekosistem pasar digital yang adil dan inklusif.
Penguatan perlindungan hukum dan keamanan digital bagi UMKM juga menjadi prioritas. Hal ini mencakup edukasi dan pendampingan mengenai keamanan transaksi, perlindungan data pribadi, hak kekayaan intelektual, kontrak elektronik, dan pengamanan sistem pembayaran digital.
“Pada saat yang sama, negara perlu memastikan adanya kanal pengaduan yang mudah diakses, respons yang cepat terhadap kejahatan digital, serta penegakan hukum yang memberikan kepastian,” ujarnya.
