KabarDermayu.com – Program Irigasi Perpompaan (Irpom) yang seharusnya menjadi angin segar bagi para petani di wilayah Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu, kini tengah diselimuti aroma dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang mencapai belasan juta rupiah. Program yang digulirkan pada tahun anggaran 2026 ini, bertujuan mulia untuk membantu petani dalam memenuhi kebutuhan air irigasi, namun pelaksanaannya di lapangan justru menimbulkan keresahan.
Munculnya sorotan tajam terhadap dugaan pungli ini, mengindikasikan adanya penyimpangan dalam implementasi program yang seharusnya transparan dan akuntabel. Keterangan yang dihimpun, menyebutkan bahwa oknum-oknum yang diduga terlibat, membebankan biaya yang tidak sedikit kepada para petani penerima manfaat program.
Besaran pungutan yang diduga dipungut, bervariasi namun secara kolektif dilaporkan mencapai angka belasan juta rupiah. Hal ini tentu saja menjadi beban berat bagi para petani, yang notabene adalah tulang punggung ketahanan pangan daerah. Ironisnya, program Irpom ini dirancang untuk meringankan beban petani, bukan justru menambahnya.
Program Irigasi Perpompaan (Irpom) sendiri merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem irigasi, khususnya di daerah-daerah yang mengalami kesulitan pasokan air. Dengan memanfaatkan teknologi pompa, diharapkan air dapat dialirkan secara optimal ke lahan pertanian, sehingga produktivitas dapat meningkat.
Namun, di Kecamatan Terisi, niat baik program ini seolah tercoreng oleh praktik-praktik yang merugikan. Dugaan pungli ini tidak hanya mencoreng citra program itu sendiri, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap instansi yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya.
Para petani yang seharusnya menjadi prioritas utama dan penerima manfaat langsung, kini justru merasa terbebani dan dirugikan. Keterangan dari beberapa petani yang enggan disebutkan namanya, menguatkan adanya praktik permintaan uang yang terstruktur. Uang tersebut diduga digunakan untuk berbagai keperluan yang tidak semestinya dibebankan kepada petani.
Besaran pungutan yang diduga mencapai belasan juta rupiah ini, tentu menimbulkan pertanyaan besar mengenai transparansi anggaran dan alokasi dana program Irpom tahun 2026. Siapa yang bertanggung jawab atas pungutan tersebut? Dan ke mana saja aliran dana itu disalurkan?
Dugaan pungli ini menjadi pekerjaan rumah serius bagi pihak berwenang. Investigasi mendalam perlu segera dilakukan untuk mengungkap fakta sebenarnya di lapangan. Jika terbukti bersalah, para oknum yang terlibat harus diberikan sanksi tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.
Selain itu, evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan implementasi program Irpom perlu dilakukan. Hal ini penting agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang dan program-program pemerintah lainnya dapat berjalan sesuai dengan tujuan mulianya tanpa disalahgunakan.
KabarDermayu.com akan terus memantau perkembangan kasus ini dan akan menyajikan informasi terbaru kepada masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas dalam setiap program pemerintah adalah hak masyarakat, dan dugaan pungli ini adalah ancaman serius terhadap hak tersebut.
Pemerintah daerah, dalam hal ini, diharapkan dapat segera merespons keluhan masyarakat ini dengan serius. Tindakan cepat dan tegas diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan petani dan memastikan bahwa program-program pro-rakyat benar-benar sampai kepada yang berhak tanpa adanya pungutan liar yang memberatkan.
Kecamatan Terisi, sebagai salah satu wilayah pertanian di Indramayu, memiliki potensi besar. Namun, potensi tersebut tidak akan berkembang optimal jika petani terus-menerus dibebani oleh praktik-praktik koruptif seperti dugaan pungli ini.
Harapan besar disematkan pada aparat penegak hukum untuk segera turun tangan dan melakukan penyelidikan. Pengungkapan kasus ini akan menjadi preseden penting dalam upaya pemberantasan pungli di lingkungan program-program pemerintah daerah.
