KabarDermayu.com – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyerukan kepada generasi muda, terutama para lulusan perguruan tinggi, untuk berperan aktif sebagai penjaga ruang digital Indonesia.
Beliau menekankan bahwa di era pasca-kebenaran atau post-truth, tantangan utama bukan lagi soal akses informasi, melainkan kualitasnya. Oleh karena itu, para wisudawan diharapkan dapat menjadi agen perubahan dan pelopor literasi digital di daerah masing-masing.
Arus informasi yang deras di era digital menghadirkan tantangan baru berupa banjir informasi, bahkan meluasnya misinformasi. Kondisi ini menuntut para lulusan perguruan tinggi untuk tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga agen perubahan yang menjaga kualitas informasi di ruang digital.
Baca juga di sini: Sosok yang Menikahkan Syifa Hadju dan Profil Habib Mahdi Alatas
Menkomdigi menjelaskan bahwa pemerintah telah mengambil langkah tegas untuk meminimalkan risiko paparan konten negatif melalui regulasi yang adaptif. Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pelindungan Anak, yang dikenal sebagai PP Tunas.
PP Tunas ini bertujuan untuk membatasi akses terhadap platform digital yang berpotensi membahayakan anak di bawah usia 16 tahun. Meutya Hafid berpesan kepada para wisudawan untuk menjadi duta Tunas yang dapat membantu pemerintah dalam melindungi anak-anak Indonesia.
Tujuannya adalah agar anak-anak dapat menikmati manfaat positif dari ranah digital sambil terhindar dari dampak negatifnya. Tingkat adopsi teknologi yang tinggi di Indonesia merupakan kekuatan sekaligus tantangan tersendiri.
Di satu sisi, hal ini menunjukkan kemampuan adaptasi masyarakat yang baik terhadap teknologi. Namun, di sisi lain, masyarakat memerlukan penguatan literasi digital dan kesadaran etika dalam penggunaan teknologi, termasuk dalam pemanfaatan kecerdasan buatan (AI).
Menkomdigi menegaskan bahwa pengelolaan ruang digital nasional harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan keterjagaan. Negara berkewajiban memastikan bahwa pemanfaatan teknologi dilakukan dengan memperhatikan aspek keamanan, transparansi, dan yang terpenting, kepentingan manusia.
Ia menekankan pentingnya kehati-hatian dalam mengadopsi AI, yang harus dibarengi dengan rasa tanggung jawab, kesadaran keamanan, etika, transparansi, dan orientasi pada kepentingan manusia. Regulasi yang ketat dianggap sebagai salah satu cara untuk mengamankan inovasi tanpa harus memusuhi perkembangan teknologi.
Lebih lanjut, Meutya Hafid menegaskan bahwa negara tidak dapat menghadapi tantangan era digital ini sendirian. Diperlukan kolaborasi dari seluruh elemen masyarakat, termasuk kaum muda. Beliau mengingatkan para lulusan perguruan tinggi bahwa tanggung jawab mereka tidak berhenti pada pencapaian akademis.
Tanggung jawab tersebut justru dimulai ketika mereka terjun ke masyarakat, membawa misi untuk menjaga dan membangun ruang digital Indonesia agar menjadi lebih aman, beretika, dan berdaya saing.
