KabarDermayu.com – Pasca insiden kebakaran hebat yang melanda gedung Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan jaminan bahwa seluruh sistem pelayanan publik tetap berjalan normal dan tidak mengalami kendala berarti.
Pramono menegaskan bahwa keamanan data perpajakan menjadi prioritas utama yang telah terlindungi dengan baik. Hal ini dimungkinkan karena sistem digitalisasi yang telah diterapkan secara menyeluruh pada basis data perpajakan Pemprov DKI Jakarta.
Digitalisasi Menjadi Kunci Keamanan Data
Saat memberikan keterangan di kawasan Jakarta Selatan pada Minggu, 9 Agustus 2026, Pramono menjelaskan bahwa ketergantungan pada dokumen fisik kini telah diminimalisir. Ia memastikan bahwa operasional penarikan pajak serta layanan terkait Bapenda akan terus beroperasi seperti sedia kala.
“Hal yang berkaitan dengan data perpajakan, sama sekali tidak menghadapi masalah karena sudah didigitalisasi. Dengan demikian, untuk hal yang berkaitan dengan kepentingan atau keperluan penarikan pajak dan sebagainya oleh Bapenda tidak terganggu,” ujar Pramono.
Kronologi dan Penanganan Kebakaran
Insiden kebakaran ini bermula pada Jumat malam, 7 Agustus 2026, sekitar pukul 21.30 WIB. Api dilaporkan pertama kali muncul di lantai 11 gedung tersebut dan dengan cepat merambat ke lantai-lantai di atasnya, yakni lantai 12 hingga 16.
Upaya pemadaman dilakukan secara masif oleh Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) Jakarta Pusat. Tercatat sebanyak 200 personel dan 40 unit armada pemadam dikerahkan untuk menjinakkan api yang melalap area seluas 30.417 meter tersebut.
Sinergi Pengamanan dan Dampak Operasional
Selain tim pemadam, otoritas keamanan juga segera mengamankan area sekitar lokasi kejadian untuk memudahkan proses evakuasi dan investigasi. Polda Metro Jaya mengerahkan 125 personel, sementara Kodim 0501/Jakarta Pusat turut menurunkan 50 personel untuk membantu pengamanan di ring luar gedung.
Perlu diketahui, Gedung Bapenda DKI Jakarta merupakan gedung multifungsi yang tidak hanya menampung aktivitas Bapenda, tetapi juga menjadi kantor bagi sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya, seperti:
- Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta
- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM)
Langkah Lanjutan bagi ASN Terdampak
Akibat dari kerusakan gedung tersebut, aktivitas kerja bagi sekitar 1.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkantor di lokasi itu terpaksa mengalami penyesuaian. Pramono menyebutkan bahwa pihaknya telah mengambil kebijakan untuk mengalihkan sistem kerja agar pelayanan pemerintahan kepada masyarakat tidak terhambat.
Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa meskipun fisik gedung mengalami musibah, produktivitas kerja para abdi negara tetap terjaga demi kepentingan publik. Hingga saat ini, proses pemulihan dan investigasi penyebab kebakaran masih terus berjalan di bawah pengawasan pihak berwenang.
