KabarDermayu.com – Upaya percepatan penataan kawasan permukiman kumuh di Indonesia kini mendapatkan dorongan baru melalui pendekatan yang lebih partisipatif. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya mengoptimalkan peran local champion atau penggerak lokal serta pemberdayaan berbasis komunitas sebagai kunci utama dalam membenahi wajah hunian di berbagai daerah.
Dalam Forum Koordinasi Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu yang berlangsung di Auditorium Soemitro Djojohadikusumo, Jakarta, Senin (14/9/2026), Bima Arya menyoroti keterbatasan mekanisme birokrasi yang bersifat top-down. Menurutnya, pendekatan tersebut sering kali terhambat oleh alur yang berliku, sehingga kurang efektif jika diterapkan secara tunggal dalam menangani masalah permukiman.
“Sering kali pendekatan Local Champion ini lebih efektif dibanding top down yang birokratis dari yang berjalannya berliku,” ujar Bima dalam kesempatan tersebut. Ia menegaskan bahwa inisiatif yang muncul dari akar rumput mampu memberikan dampak yang jauh lebih nyata dan berkelanjutan bagi warga setempat.
Adapun konteks penataan permukiman yang dimaksud tidak terbatas pada aspek fisik rumah semata. Bima menekankan bahwa visi pemerintah adalah membangun kawasan secara utuh, yang melibatkan kolaborasi lintas sektor serta partisipasi aktif masyarakat. Semangat ini sejalan dengan Gerakan Indonesia ASRI, di mana data menunjukkan sebanyak 72,34 persen atau 395 pemerintah daerah telah aktif melaporkan kegiatan penataan dan kebersihan lingkungan di wilayah masing-masing.
Sebagai bukti nyata efektivitas peran penggerak lokal, Bima mencontohkan keberhasilan warga di RT 08 Malaka Jaya, Jakarta Timur. Di kawasan tersebut, warga berhasil mengubah lorong yang sebelumnya gersang menjadi area hijau yang mandiri energi melalui gerakan swadaya. Keberhasilan ini dinilai sebagai model ideal yang dapat menjadi rujukan bagi daerah lain di Indonesia.
Berikut adalah beberapa poin penting terkait Strategi penanganan permukiman kumuh yang didorong oleh Wamendagri:
- Penguatan Partisipasi Publik: Menempatkan warga sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek, untuk memastikan keberlanjutan program.
- Replikasi Praktik Baik: Mendorong daerah lain untuk mengadopsi kesuksesan seperti di Malaka Jaya dengan menyesuaikan karakteristik lokal.
- Kolaborasi Stakeholder: Membangun sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan komunitas untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat.
Bima berharap agar praktik-praktik baik yang telah terbukti berhasil dapat segera diduplikasi secara luas. “Mudah-mudahan kita bisa angkat kesuksesan kawasan seperti Malaka Jaya ini menjadi best practice yang bisa diduplikasi tidak saja di Jakarta, tetapi di kota-kota lain di Indonesia,” pungkasnya.
Pertemuan strategis ini turut dihadiri oleh jajaran petinggi negara dan daerah, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Kehadiran para pemangku kepentingan tingkat nasional dan daerah ini menunjukkan komitmen serius pemerintah dalam menuntaskan tantangan permukiman kumuh di seluruh pelosok negeri. (LAN)
