KabarDermayu.com – Dinamika politik di Israel kembali menyita perhatian dunia internasional. Meskipun hasil pemungutan suara telah menunjukkan perolehan kursi tertentu bagi partai-partai yang bertarung, posisi Benjamin Netanyahu sebagai calon kuat perdana menteri belum sepenuhnya aman. Hal ini memicu pertanyaan mendasar bagi publik global mengenai bagaimana sebenarnya mekanisme transisi kekuasaan di negara tersebut bekerja.
Dalam sistem demokrasi parlementer yang dianut Israel, kemenangan dalam pemilu tidak serta-merta memberikan mandat otomatis kepada pemimpin partai dengan perolehan kursi terbanyak untuk menjabat sebagai perdana menteri. Sistem ini menuntut adanya pembentukan koalisi yang mampu menguasai mayoritas kursi di Knesset, parlemen Israel.
Proses krusial ini dimulai setelah hasil pemilu diumumkan secara resmi. Presiden Israel, Isaac Herzog, memegang peran sentral dengan memanggil perwakilan dari setiap partai yang berhasil lolos ke parlemen. Pertemuan ini bertujuan untuk mendengarkan rekomendasi dari masing-masing partai mengenai siapa figur yang paling layak diberi mandat untuk membentuk pemerintahan baru.
Presiden memiliki diskresi penuh dalam menentukan tokoh yang akan diberi mandat. Ia tidak wajib memilih pemimpin dari partai pemenang pemilu, melainkan lebih menitikberatkan pada sosok yang dianggap paling mampu merangkul dukungan mayoritas di parlemen. Inilah yang menjadi titik balik mengapa keunggulan suara partai tidak menjamin posisi puncak pemerintahan.
Setelah mandat diberikan, calon perdana menteri tersebut memiliki waktu 28 hari untuk menyusun kabinet dan merumuskan kebijakan. Jika dirasa perlu, presiden dapat memberikan perpanjangan waktu selama 14 hari. Namun, jika dalam tenggat waktu tersebut koalisi gagal terbentuk, presiden berhak mengalihkan mandat kepada anggota parlemen lain dengan durasi waktu yang lebih singkat, yakni 28 hari tanpa tambahan.
Kegagalan dalam mencapai kesepakatan koalisi yang stabil sering kali berujung pada kebuntuan politik. Jika proses ini terus menemui jalan buntu, tidak menutup kemungkinan prosedur parlemen lainnya akan dijalankan, yang dalam skenario terburuk dapat memicu penyelenggaraan pemilu ulang.
Hingga pemerintahan baru resmi mendapatkan mosi percaya dari Knesset, pemerintahan lama tetap menjalankan tugas dan fungsi administratifnya. Terkait perkembangan terkini per 3 November 2026, Presiden Herzog dijadwalkan memulai proses konsultasi dengan partai-partai politik untuk memetakan peta koalisi yang mungkin terbentuk.
Di sisi lain, oposisi mulai melakukan manuver strategis. Blok Together yang dipimpin Naftali Bennett telah menyatakan dukungannya kepada Eisenkot. Bahkan, beberapa partai Arab dikabarkan memberikan sinyal serupa guna membendung langkah Netanyahu kembali ke tampuk kekuasaan. Secara matematis, jika seluruh pihak oposisi dan partai Arab bersatu, Eisenkot berpotensi mengumpulkan 67 kursi, melampaui blok Netanyahu yang mengantongi 53 kursi.
Namun, angka-angka tersebut hanyalah proyeksi awal. Tantangan nyata terletak pada soliditas koalisi. Lieberman, misalnya, secara tegas menolak pembentukan pemerintahan minoritas. Tanpa adanya kesepakatan yang matang dan negosiasi yang alot antar-partai, mandat dari presiden hanyalah langkah awal dari proses panjang yang penuh ketidakpastian. Publik kini menanti langkah selanjutnya dari para aktor politik di Israel dalam menentukan arah masa depan pemerintahan mereka.
