KabarDermayu.com – Masa depan peta politik Israel kini berada di titik krusial seiring dengan agenda konsultasi maraton yang akan dijalankan oleh Presiden Isaac Herzog. Langkah ini diambil menyusul berakhirnya proses pemungutan suara dalam pemilu nasional yang digelar pada Selasa lalu, sebuah momen yang menentukan arah pemerintahan negara tersebut untuk beberapa tahun ke depan.
Secara resmi, rangkaian konsultasi ini akan dimulai pada Rabu (4/11/2026). Presiden Herzog dijadwalkan bertemu secara maraton dengan perwakilan dari seluruh partai politik yang berhasil menembus ambang batas parlemen. Pertemuan yang akan berlangsung di kediaman resmi Presiden di Yerusalem ini merupakan tahapan formal bagi para pimpinan partai untuk menyampaikan dukungan mereka terhadap kandidat perdana menteri tertentu.
Latar belakang dari proses ini merujuk pada penyerahan hasil resmi pemilu oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Pusat sekaligus Hakim Mahkamah Agung, Noam Sohlberg, kepada Presiden Herzog. Setelah hasil tersebut diserahkan, barulah legitimasi bagi presiden untuk memulai kewenangannya dalam menunjuk calon pembentuk pemerintahan dapat dijalankan sepenuhnya.
Dinamika Pemilihan Kandidat
Dalam sistem politik Israel, Presiden memiliki otoritas konstitusional untuk menunjuk sosok yang dinilai paling mampu membentuk koalisi yang stabil. Meski secara tradisi jabatan ini diberikan kepada pemimpin partai dengan perolehan kursi terbanyak—dalam hal ini Partai Likud yang dipimpin oleh Benjamin Netanyahu—dukungan riil dari anggota parlemen tetap menjadi penentu utama.
Saat ini, persaingan utama mengerucut pada dua nama besar: Benjamin Netanyahu dan Gadi Eisenkot. Keduanya secara terbuka telah menyatakan kesiapan mereka untuk memimpin pemerintahan berikutnya. Namun, tantangan yang dihadapi tidaklah ringan karena mereka harus mengamankan dukungan dari blok-blok partai lain untuk mencapai ambang batas mayoritas di Knesset.
Prosedur dan Tantangan Koalisi
Bagi kandidat yang nantinya terpilih untuk mendapatkan mandat pertama, waktu 28 hari adalah durasi yang diberikan undang-undang untuk merampungkan komposisi kabinet. Jika dalam periode tersebut belum tercapai kesepakatan koalisi, kandidat tersebut dimungkinkan untuk mengajukan perpanjangan waktu selama 14 hari.
Apabila mandat pertama gagal, Presiden Herzog memiliki opsi untuk memberikan kesempatan kepada kandidat kedua. Namun, berbeda dengan mandat pertama, kandidat kedua tidak akan mendapatkan hak untuk meminta perpanjangan waktu tambahan. Ketentuan ini menunjukkan betapa ketat dan menantangnya proses negosiasi di parlemen Israel saat ini.
Jika kedua upaya tersebut tetap menemui jalan buntu, terdapat mekanisme darurat di mana 61 anggota Knesset dapat mengusulkan calon alternatif kepada Presiden. Kandidat usulan parlemen ini akan diberikan waktu maksimal 14 hari untuk berupaya membentuk pemerintahan. Kegagalan dalam tahapan ini secara otomatis akan memaksa Israel untuk kembali menggelar pemilu ulang.
Konteks Stabilitas Politik
Situasi politik yang dinamis ini bukanlah hal baru bagi Israel. Dalam empat tahun terakhir, negara tersebut telah melalui lima kali penyelenggaraan pemilu. Fenomena ini mencerminkan betapa sulitnya membangun koalisi yang stabil di tengah fragmentasi politik yang terjadi di parlemen.
Publik kini menanti keputusan Herzog yang diperkirakan akan memberikan sinyal arah pemerintahan pada akhir pekan mendatang atau awal pekan berikutnya. Proses ini akan disiarkan secara langsung, memberikan transparansi bagi masyarakat mengenai siapa yang akan memegang mandat untuk memimpin Israel di tengah tantangan domestik dan regional yang terus berkembang.
