KabarDermayu.com – Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengeluarkan serangkaian instruksi strategis untuk mempercepat penanganan dampak bencana alam yang melanda wilayah Sumatera. Fokus utama arahan ini ditujukan bagi daerah-daerah yang mengalami kerentanan tinggi, khususnya di provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, guna meminimalisir risiko bencana susulan yang mengancam keselamatan warga.
Langkah tegas ini diambil menyusul laporan mengenai adanya 41 kejadian bencana susulan, berupa banjir dan tanah longsor, yang tercatat terjadi dalam kurun waktu April hingga Oktober 2026. Situasi tersebut dinilai menghambat proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang sedang berjalan selama setahun terakhir.
Menteri Dalam Negeri yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian, menyampaikan bahwa instruksi tersebut dirumuskan setelah rapat terbatas bersama Presiden, jajaran menteri, Panglima TNI, dan Kapolri pada Senin, 9 November 2026.
Prioritas Utama: Normalisasi Sungai dan Infrastruktur
Presiden Prabowo memberikan perhatian khusus pada kondisi sedimentasi sungai yang menjadi pemicu utama banjir. Terdapat 137 sungai di tiga provinsi tersebut yang saat ini menjadi prioritas pembersihan, dengan rincian 31 sungai di Aceh, 48 di Sumatera Utara, dan 58 di Sumatera Barat.
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) ditunjuk sebagai koordinator utama dalam pelaksanaan normalisasi ini. Selain pengerukan sedimen, pemerintah juga menargetkan percepatan pembangunan 106 unit Sabo Dam di wilayah-wilayah terdampak guna mengendalikan laju sedimen di masa depan.
Dalam upaya mempercepat pengerjaan, pemerintah daerah didorong untuk berkolaborasi dengan pihak ketiga. Material hasil pengerukan berupa pasir dan batu yang bernilai ekonomis dapat dikelola untuk mendukung pembangunan tanggul, sekaligus berpotensi menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui mekanisme kerja sama yang resmi.
Sinergi TNI-Polri dan Operasi Modifikasi Cuaca
Kekuatan personel TNI, khususnya dari satuan Zeni, dikerahkan untuk membantu pembersihan aliran sungai serta pembangunan tanggul pelindung di sisi sungai. Keterlibatan aparat keamanan ini merupakan langkah taktis untuk mempercepat penyelesaian fisik yang belum terjangkau oleh pemerintah daerah maupun Kementerian PU.
Untuk mengantisipasi curah hujan tinggi, Presiden juga menginstruksikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Upaya ini bertujuan mengendalikan distribusi curah hujan agar tidak terpusat di wilayah yang rawan banjir, melainkan dialihkan ke kawasan laut.
Status Tanggap Darurat dan Dukungan Anggaran
Guna mempermudah alur birokrasi di lapangan, pemerintah daerah diberikan wewenang untuk kembali menetapkan status tanggap darurat jika ditemukan ancaman bencana susulan dengan skala luas. Kebijakan ini memungkinkan pemerintah daerah melakukan penunjukan langsung dalam pengadaan kebutuhan darurat, sehingga bantuan dapat segera tersalurkan tanpa terkendala proses lelang yang panjang.
BNPB juga diinstruksikan untuk memastikan kesiapan logistik dan sarana pendukung, seperti tenda pengungsian dan kebutuhan pokok masyarakat, agar selalu tersedia jika sewaktu-waktu dibutuhkan.
Sebagai langkah keberlanjutan, pemerintah telah menyetujui alokasi anggaran sebesar Rp42 triliun untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi tahun 2027. Anggaran tersebut mencakup Rp33 triliun dana baru dan Rp9 triliun sisa anggaran tahun berjalan. Dana ini dialokasikan untuk memulihkan berbagai infrastruktur vital, termasuk jalan, jembatan, sekolah, hingga pasar dan pusat ekonomi masyarakat.
Pemerintah berharap dengan dilakukannya lelang dini pada awal tahun 2027, proses pemulihan infrastruktur di Sumatera dapat berjalan efektif dan tepat waktu, sehingga masyarakat bisa segera kembali beraktivitas dengan normal tanpa bayang-bayang ancaman bencana.
