KabarDermayu.com – Upaya menciptakan iklim ketenagakerjaan yang bersih dan transparan di Indonesia kini menjadi prioritas utama Kepolisian Republik Indonesia. Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto secara tegas menginstruksikan jajaran kepolisian di seluruh wilayah untuk menindak praktik percaloan serta pungutan liar yang kerap menyasar para pencari kerja.
Instruksi ini secara spesifik ditujukan kepada Kabareskrim Polri dan seluruh Kapolda di Indonesia. Langkah ini diambil sebagai respons atas maraknya keluhan masyarakat mengenai hambatan finansial ilegal yang harus dihadapi saat berupaya mendapatkan pekerjaan, terutama di kawasan-kawasan industri.
Dalam arahannya pada Kamis (12/11/26), Jenderal Suyudi menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi praktik premanisme berkedok percaloan. Ia meminta para pimpinan kepolisian di daerah untuk tidak ragu dalam memberikan tindakan hukum kepada pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari kesulitan para pencari kerja.
Modus Operandi dan Dampak Percaloan
Praktik percaloan tenaga kerja selama ini dinilai sangat merugikan masyarakat karena memaksa mereka mengeluarkan biaya tambahan yang tidak resmi. Selain merugikan secara ekonomi, fenomena ini juga mencoreng citra dunia industri dan berpotensi menghambat iklim investasi nasional.
Berdasarkan temuan di lapangan, modus percaloan tidak hanya dilakukan oleh pihak eksternal, tetapi juga terindikasi melibatkan oknum internal di lingkungan perusahaan. Hal inilah yang mendasari instruksi Kapolri untuk memperketat pengawasan dan koordinasi dengan pihak keamanan internal perusahaan guna memutus rantai pungli.
Langkah Preventif Melalui Program POLIRAN
Selain melakukan penindakan hukum, Polri memperkenalkan inovasi melalui program bertajuk Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN). Program ini hadir untuk memfasilitasi para pencari kerja agar mendapatkan akses informasi dan penyaluran tenaga kerja yang legal serta bebas dari biaya-biaya ilegal.
Berikut adalah beberapa poin penting terkait implementasi kebijakan Kapolri tersebut:
Dengan adanya tindakan tegas dari kepolisian serta kehadiran program POLIRAN, diharapkan proses rekrutmen tenaga kerja di Indonesia dapat berjalan lebih adil. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya para pejuang nafkah yang sedang berupaya memperbaiki taraf hidup melalui jalur pekerjaan yang sah.
