KabarDermayu.com – Isu mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden Republik Indonesia menjadi perhatian publik nasional setelah kabar tersebut mencuat pada Rabu (11/11/2026). Langkah politik yang dilaporkan terjadi di Lanud Halim Perdanakusuma ini segera memicu diskursus mengenai nasib Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang tengah digulirkan oleh sejumlah anggota DPR RI.
Kabar mengenai pengunduran diri tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi. Menurut keterangannya, penyerahan surat pengunduran diri dilakukan Gibran tepat setelah Presiden Prabowo Subianto mendarat di Jakarta usai menyelesaikan kunjungan kerja di Provinsi Aceh.
Di sisi lain, sebanyak 120 anggota DPR RI sebelumnya telah mengajukan usulan HMP. Banyak pihak kini bertanya-tanya mengenai relevansi kelanjutan proses tersebut apabila posisi Wakil Presiden benar-benar ditinggalkan oleh pejabat yang bersangkutan.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, memberikan pandangan hukumnya. Ia menegaskan bahwa jika pengunduran diri tersebut resmi dilakukan, maka usulan HMP secara otomatis kehilangan objek permasalahannya. Dengan hilangnya objek, lanjut Khozin, maka usulan tersebut tidak lagi memiliki relevansi untuk diteruskan.
Khozin juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap mekanisme konstitusi jika jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan. Merujuk pada Pasal 8 ayat (2) UUD NRI 1945, terdapat aturan yang menetapkan bahwa pengisian kekosongan jabatan wakil presiden harus dilakukan paling lambat dalam waktu 60 hari.
Dalam prosedur tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memiliki peran krusial untuk menyelenggarakan sidang paripurna. Sidang ini bertujuan memilih wakil presiden baru berdasarkan dua nama calon yang diusulkan oleh Presiden.
Lebih lanjut, teknis pemilihan ini diatur dalam Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019. Ketentuan tersebut mewajibkan Presiden untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna dilaksanakan.
Meski wacana pengunduran diri tersebut telah beredar luas, Khozin menyatakan bahwa secara administratif, proses pengajuan HMP di DPR masih terus berjalan. Bahkan, agenda pengumuman resmi terkait usulan HMP tersebut tetap dijadwalkan berlangsung dalam Rapat Paripurna DPR pada Kamis siang.
Khozin menyatakan bahwa pihaknya menghormati setiap keputusan politik yang diambil oleh Gibran. Ia juga berharap agar polemik terkait ijazah yang sempat mencuat dapat segera berakhir dengan adanya kejelasan posisi ini.
Selain fokus pada isu HMP, Komisi II DPR RI juga berencana menjadikan dinamika peristiwa ini sebagai bahan evaluasi dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Saat ini, Panitia Kerja (Panja) Komisi II memang tengah melakukan pembahasan terkait penyempurnaan regulasi pemilu tersebut.
Menurut Khozin, peristiwa yang terjadi saat ini merupakan momentum yang relevan untuk memperkuat poin-poin krusial dalam revisi UU Pemilu. Dengan demikian, diharapkan aturan perundang-undangan di masa depan dapat lebih adaptif terhadap berbagai situasi politik yang mungkin terjadi.
