KabarDermayu.com – Kabar mengenai mundurnya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memicu sorotan tajam dari berbagai kalangan, termasuk pakar hukum tata negara sekaligus anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Margarito Kamis. Manuver politik yang dilakukan Gibran dengan menemui Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan niat pengunduran dirinya dinilai tidak sesuai dengan mekanisme konstitusional yang berlaku.
Peristiwa ini bermula ketika Gibran dikabarkan menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma pada Rabu (11/11/2026). Langkah tersebut dilakukan setelah sehari sebelumnya, Selasa (10/11/2026), keduanya dikonfirmasi telah melakukan pertemuan tertutup selama kurang lebih 2,5 jam.
Menanggapi alur tersebut, Margarito Kamis menegaskan bahwa tindakan Gibran menemui Presiden untuk urusan pengunduran diri adalah langkah yang salah alamat. Menurutnya, posisi Wakil Presiden bukanlah bagian dari hierarki bisnis kepresidenan semata, melainkan jabatan negara yang pelantikannya dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
Margarito mempertanyakan urgensi langkah Gibran yang memilih menemui Presiden Prabowo. Ia menilai, secara hukum tata negara, Presiden tidak memiliki otoritas untuk menerima pengunduran diri seorang Wakil Presiden dalam konteks pemberhentian formal. Kondisi ini memunculkan spekulasi mengenai tujuan di balik manuver tersebut, termasuk kemungkinan adanya upaya untuk mengalihkan tanggung jawab atau memposisikan Presiden dalam situasi yang sulit.
Lebih lanjut, Margarito menyoroti bahwa posisi Gibran saat ini sejatinya telah menghadapi tantangan hukum yang cukup berat. Ia merujuk pada beberapa poin krusial yang saat ini menjadi perhatian publik:
Menurut Margarito, terlepas dari ada atau tidaknya surat pengunduran diri, Gibran kini berhadapan dengan realitas hukum yang menempatkannya pada posisi tidak memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden. Ia menilai bahwa jalan bagi putra sulung Presiden ke-7 RI tersebut untuk mempertahankan jabatannya sudah tertutup secara konstitusional.
Sementara itu, dari sisi kelembagaan legislatif, Ketua MPR RI Ahmad Muzani memberikan konfirmasi terkait status berkas pengunduran diri tersebut. Hingga Rabu malam (11/11/2026), Muzani menyatakan bahwa pihaknya belum menerima berkas fisik maupun informasi resmi mengenai mundurnya Gibran.
Muzani menekankan bahwa tanpa adanya dokumen resmi yang diterima oleh MPR, lembaga tersebut tidak dapat mengambil langkah konstitusional apa pun. “Saya belum dengar, saya belum lihat. Jadi, belum bisa mengambil sikap,” ujar Muzani di sela-sela kegiatannya di Jakarta.
Kabar ini pertama kali mencuat ke publik dan sempat dikonfirmasi oleh Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, melalui pesan singkat. Namun, hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi lebih lanjut dari pihak Istana Kepresidenan maupun Gibran Rakabuming Raka terkait detail mekanisme pengunduran diri tersebut di luar pertemuan yang telah dilakukan dengan Presiden Prabowo.
