KabarDermayu.com – Kabar mengejutkan datang dari panggung politik nasional. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dilaporkan telah mengajukan surat pengunduran diri dari jabatannya pada Rabu sore, 11 November 2026. Informasi mengenai langkah politik ini disampaikan oleh Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi.
Menurut keterangan Budi Arie, penyerahan surat pengunduran diri tersebut dilakukan langsung oleh Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan itu berlangsung sesaat setelah Presiden Prabowo kembali ke Jakarta dari kunjungan kerja di Provinsi Aceh pada Rabu sore.
Di tengah dinamika politik yang berkembang, publik kini mulai menyoroti aspek administratif terkait status Gibran ke depannya. Salah satu poin yang banyak dipertanyakan adalah mengenai hak keuangan serta fasilitas negara yang lazim diterima oleh seorang mantan wakil presiden setelah tidak lagi menjabat.
Terkait hal tersebut, regulasi di Indonesia telah mengatur secara jelas mengenai hak-hak bagi mantan presiden maupun wakil presiden. Landasan hukum utamanya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden Republik Indonesia.
Dalam aturan tersebut, ditegaskan bahwa pejabat tinggi negara yang berhenti dengan hormat, termasuk karena permintaan sendiri, tetap berhak menerima hak keuangan dan fasilitas tertentu. Ketentuan mengenai kriteria “berhenti dengan hormat” ini lebih lanjut diperinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1978.
Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1978 menguraikan tiga kondisi yang dikategorikan sebagai berhenti dengan hormat. Ketiganya meliputi kondisi di mana pejabat tidak dipilih atau diangkat kembali setelah masa jabatan usai, pengunduran diri atas permintaan sendiri, serta ketidakmampuan menjalankan kewajiban karena alasan tertentu.
Dengan demikian, pengunduran diri Gibran yang diajukan atas permintaan sendiri memenuhi syarat sebagai pemberhentian dengan hormat. Hal ini membuka potensi bagi Gibran untuk tetap mendapatkan hak keuangan dan fasilitas negara setelah proses pemberhentiannya resmi berlaku dan memenuhi seluruh ketentuan administratif yang ada.
Rincian Hak Keuangan dan Fasilitas
Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1978, terdapat beberapa poin utama terkait kompensasi yang diterima oleh mantan wakil presiden:
Mengenai waktu pemberian fasilitas tersebut, Pasal 9 UU Nomor 7 Tahun 1978 menetapkan bahwa seluruh hak keuangan, tunjangan, serta biaya pendukung lainnya baru akan mulai dibayarkan terhitung sejak bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat secara resmi ditetapkan.
Hingga saat ini, proses administrasi terkait laporan pengunduran diri tersebut masih menjadi perhatian publik. Pihak otoritas terkait diharapkan segera memberikan keterangan resmi mengenai kelanjutan status jabatan tersebut sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia.
