KabarDermayu.com – Dugaan kasus penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah tokoh nasional kini memasuki babak baru dalam pengawasan parlemen. Komisi III DPR RI secara tegas mendorong agar perkara ini tidak hanya diproses sebagai pelanggaran transmisi elektronik biasa, melainkan ditingkatkan ke ranah tindak pidana makar.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, dalam rapat kerja bersama Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto di Gedung DPR, Jakarta, pada Kamis (12/11/2026). Habiburokhman menilai bahwa tindakan penyadapan yang diduga melibatkan oknum perwira tinggi kepolisian ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap konstitusi.
Dalam pandangannya, tindakan memata-matai kepala negara merupakan pelanggaran serius yang mengancam stabilitas dan kedaulatan bangsa. Ia mengibaratkan aksi tersebut sebagai upaya penikaman dari belakang oleh pihak yang seharusnya memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan negara.
Latar Belakang dan Konteks Penyadapan
Kasus ini menjadi sorotan tajam karena melibatkan instrumen negara yang disalahgunakan untuk kepentingan di luar tugas pokok dan fungsinya. Menurut Habiburokhman, penyadapan terhadap presiden dan tokoh-tokoh penting bukan sekadar pelanggaran privasi, melainkan ancaman nyata bagi keamanan nasional yang berpotensi mencederai hak asasi manusia.
Terdapat kekhawatiran mendalam mengenai adanya motif politik di balik operasi ilegal tersebut. Komisi III DPR menduga bahwa aksi ini merupakan bagian dari operasi berskala besar yang dirancang untuk kepentingan tertentu, yang dampaknya tidak hanya membahayakan keselamatan presiden, tetapi juga stabilitas seluruh rakyat Indonesia.
Beberapa poin utama yang ditekankan oleh Komisi III DPR dalam rapat tersebut antara lain:
Tuntutan Penegakan Hukum yang Transparan
Komisi III DPR RI menegaskan bahwa proses hukum harus menyentuh seluruh pihak yang terlibat, termasuk mereka yang memberikan perintah maupun pihak yang menikmati hasil dari informasi hasil sadapan tersebut. Hal ini dianggap penting untuk menjaga integritas institusi kepolisian yang seharusnya menjadi pengayom masyarakat.
Kasus ini sendiri sebelumnya telah mendapat perhatian luas setelah Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkap adanya lima tahapan modus operandi dalam praktik penyadapan ilegal tersebut. Penjelasan mengenai tahapan ini menjadi dasar bagi parlemen untuk terus mengawal jalannya penyidikan agar dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Hingga saat ini, publik menantikan langkah konkret dari kepolisian dalam menindaklanjuti temuan tersebut. Komisi III DPR menyatakan akan terus melakukan pengawasan ketat terhadap proses hukum yang sedang berlangsung guna memastikan bahwa kedaulatan negara tetap terjaga dan penyalahgunaan wewenang serupa tidak terulang kembali di masa depan.
