KabarDermayu.com – Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah tokoh penting nasional kini memasuki babak baru. Setelah Mabes Polri menetapkan empat perwira tinggi (pati) sebagai tersangka, publik kini menantikan kelanjutan proses hukum dan penegakan disiplin melalui sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP).
Empat jenderal yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini adalah mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Meski status hukum pidana telah melekat, hingga saat ini keempatnya belum menjalani proses sidang etik.
Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Yusuf Warsyim, menyampaikan bahwa pelaksanaan sidang etik memerlukan persiapan yang sangat matang. Menurutnya, koordinasi antarlembaga sangat krusial agar dugaan pelanggaran yang disidangkan selaras dengan fakta hukum yang teruji.
Yusuf menjelaskan bahwa Kompolnas saat ini masih menunggu perkembangan hasil penyidikan, terutama terkait pemeriksaan terhadap Irjen Slamet Uliandi yang baru ditetapkan sebagai tersangka pada 5 November 2026. Kompolnas berencana melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Bareskrim Polri pada pekan depan guna mendalami konstruksi perkara serta prosedur yang dilanggar.
Terkait motif di balik tindakan penyadapan tersebut, Yusuf menilai bahwa fakta dan bukti yang mendasari penetapan tersangka seharusnya sudah cukup memberikan gambaran mengenai maksud dan tujuan para pelaku. Ia menekankan pentingnya transparansi dalam mengungkap motif ini guna meredam spekulasi yang berkembang di masyarakat.
Terkait mekanisme sidang etik, Yusuf menambahkan bahwa proses tersebut lazimnya berjalan paralel dengan penegakan hukum pidana yang ditangani oleh pihak kepolisian. Namun, Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri tetap memegang peranan utama dalam menentukan waktu pelaksanaan sidang etik berdasarkan temuan fakta-fakta penting dari penyidikan Bareskrim.
Langkah Pengawasan DPR RI
Menanggapi seriusnya perkara ini, Komisi III DPR RI berencana mengambil langkah konkret melalui pembentukan Panitia Kerja (Panja). Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan bahwa Panja tersebut dibentuk untuk mengawasi kinerja tim khusus bentukan Kapolri agar pengusutan kasus dapat berjalan maksimal dan tuntas.
Rencananya, pembahasan pembentukan Panja ini akan dilakukan dalam rapat internal Komisi III DPR RI yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa mendatang. Habiburokhman menegaskan bahwa kasus ini memiliki urgensi tinggi mengingat posisi Presiden yang menjadi target penyadapan merupakan simbol negara.
DPR RI berkomitmen untuk menelusuri motif di balik insiden ini secara mendalam, termasuk mencari tahu apakah terdapat indikasi upaya makar atau motif politik di dalamnya. Mengingat kompleksitas kasus yang melibatkan petinggi kepolisian, keterbukaan informasi dalam proses hukum ini menjadi perhatian utama lembaga legislatif agar kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum tetap terjaga.
Hingga saat ini, perkembangan kasus masih terus dipantau oleh berbagai pihak, termasuk Kompolnas yang terus melakukan analisis yuridis terhadap delik-delik yang disangkakan dalam rentang waktu kejadian 2025-2026, dengan mempertimbangkan ketentuan dalam KUHP lama.
