KabarDermayu.com – Partai Gerindra secara resmi mendesak Polri untuk memperluas cakupan penyidikan dalam kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini dipandang mendesak mengingat besarnya dampak perkara tersebut terhadap stabilitas nasional dan integritas institusi kepolisian.
Juru Bicara Partai Gerindra, Kamrussamad, menegaskan bahwa kasus yang menyeret empat jenderal kepolisian ini bukan sekadar pelanggaran hukum biasa. Ia menyoroti potensi adanya penyalahgunaan wewenang secara sistematis serta indikasi insubordinasi yang mengancam keamanan negara.
Tuntutan Perluasan Penyelidikan
Dalam pernyataannya pada Senin (9/11/2026), Kamrussamad menekankan perlunya mendalami peran mantan Kapolri berinisial LSP secara lebih komprehensif. Penelusuran tersebut diharapkan mencakup periode enam tahun kepemimpinan LSP di Polri untuk mencari pola penyalahgunaan kekuasaan yang mungkin terjadi.
Lebih lanjut, Gerindra meminta penyidik untuk tidak menutup kemungkinan adanya keterlibatan pihak asing dalam skandal ini. Mengingat objek penyadapan adalah kepala negara, keterlibatan aktor eksternal atau kelompok oligarki yang menjadi sponsor kepentingan politik tertentu menjadi fokus yang harus diinvestigasi secara mendalam.
Untuk memperkuat objektivitas penyidikan, Kamrussamad mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan pelibatan institusi intelijen nasional. “Jika diperlukan, pemerintah dapat melibatkan Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk mengurai kerumitan kasus yang menyentuh aspek keamanan negara ini,” ujarnya.
Langkah Parlemen
Sebagai bentuk pengawasan, Partai Gerindra juga membuka ruang bagi pembentukan panitia khusus (pansus) di DPR RI. Langkah ini ditujukan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas publik atas penanganan kasus yang melibatkan para petinggi Polri tersebut.
Kamrussamad menjelaskan bahwa usulan ini dapat ditempuh melalui mekanisme Badan Musyawarah (Bamus) atau melalui Komisi III DPR RI yang membidangi urusan hukum. Jika kasus ini dipandang berskala luas, pembentukan panitia kerja (panja) lintas komisi menjadi opsi yang sangat memungkinkan untuk dilakukan.
Perkembangan Status Tersangka
Kasus ini mencuat ke publik setelah Polri menetapkan sejumlah perwira tinggi sebagai tersangka. Berikut adalah rincian perkembangan penyidikan hingga saat ini:
Saat ini, tersangka LSP, ASN, dan EH telah menjalani masa penahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Mako Brimob, Depok, Jawa Barat. Sementara itu, tersangka SU belum dilakukan penahanan karena alasan kesehatan terkait pemulihan pasca-stroke.
Kasus ini terus menjadi perhatian publik dan parlemen. Komisi III DPR RI dijadwalkan akan segera menggelar rapat kerja dengan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto untuk membahas secara mendalam mengenai penanganan perkara penyadapan yang menghebohkan pemerintahan ini.
