KabarDermayu.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi mulai mencopot foto Raka dari seluruh kantor pemerintahan di wilayah Jakarta. Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas pengunduran diri Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, mengonfirmasi bahwa kebijakan tersebut diambil setelah pihaknya melakukan konsultasi dengan pemerintah pusat. Hal ini dilakukan demi menjaga ketertiban administrasi dan menghindari spekulasi atau interpretasi yang keliru di tengah masyarakat.

Pramono menegaskan bahwa keputusan untuk menurunkan foto tersebut telah mendapatkan legitimasi resmi. Menurutnya, proses administrasi pengunduran diri Gibran sudah berjalan di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sehingga tidak ada lagi hambatan prosedural untuk melakukan penyesuaian pajangan foto di instansi pemerintah.

“Saya adalah orang yang tidak mau ada polemik terhadap hal ini. Secara resmi memang surat pengunduran diri sudah diproses di MPR dan kami mendapatkan arahan bahwa foto wakil presiden sudah bisa diturunkan,” jelas Pramono di Jakarta Pusat, Senin (16/11/2026).

Instruksi penurunan foto ini berlaku secara menyeluruh di lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Cakupannya meliputi berbagai tingkatan administratif, mulai dari kantor kelurahan, kecamatan, tingkat kota, hingga seluruh kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Jakarta.

Langkah ini merupakan respon atas peristiwa politik yang terjadi pada 12 November 2026, di mana Gibran Rakabuming Raka secara resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada MPR. Pertemuan penyerahan surat tersebut berlangsung singkat selama kurang lebih 20 menit, di mana Gibran tidak memaparkan alasan spesifik di balik keputusannya untuk mundur dari kursi orang nomor dua di Indonesia tersebut.

Menyikapi kekosongan jabatan ini, Ketua MPR Ahmad Muzani menjelaskan bahwa terdapat mekanisme konstitusional yang harus dijalankan. Pihaknya memiliki tenggat waktu maksimal 60 hari sejak pengunduran diri diterima untuk menetapkan wakil presiden definitif yang baru.

Proses pengisian jabatan ini nantinya akan melibatkan Presiden Prabowo Subianto. Berdasarkan aturan yang berlaku, Presiden memiliki waktu 14 hari sejak dikeluarkannya surat permintaan dari MPR untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden pengganti kepada pihak legislatif.

Peristiwa ini menandai babak baru dalam dinamika pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Fokus publik kini tertuju pada siapa sosok yang akan dipilih untuk mendampingi Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan, dengan kriteria yang diharapkan mampu mendukung stabilitas ekonomi, birokrasi, serta memiliki kecakapan politik yang mumpuni.

Langkah Pemprov DKI Jakarta yang bergerak cepat dalam menertibkan atribut kenegaraan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menyelaraskan diri dengan transisi kepemimpinan yang sedang berlangsung di tingkat pusat.