KabarDermayu.com – Nasib karier Irjen Pol Eko Hadi Santoso di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memasuki babak penentuan pada hari ini, Selasa (17/11/2026).

Perwira tinggi tersebut akan menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus penyadapan ilegal. Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyasar Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah pejabat tinggi negara lainnya.

Sidang etik ini dijadwalkan akan dipimpin oleh Komisaris Jenderal Polisi . Hendro, yang dikenal memiliki rekam jejak sebagai mantan Irjen Kemenkum, ditunjuk untuk memegang kendali sebagai Ketua Komisi sekaligus anggota dalam persidangan tersebut.

Untuk memastikan proses persidangan berjalan dengan transparan, Polri telah menunjuk empat pejabat tinggi lainnya sebagai anggota majelis hakim etik. Mereka yang terlibat dalam majelis ini adalah:

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan bahwa seluruh tahapan persidangan akan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penegakan kode etik yang berlaku di institusi kepolisian.

Persidangan Santoso merupakan kelanjutan dari rangkaian proses penegakan disiplin terhadap sejumlah pejabat Polri yang terseret dalam kasus penyadapan ilegal. Sebelumnya, institusi Polri telah menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada mantan Kadivkum Polri, Irjen Pol Ahrie Sonta, setelah dinyatakan bersalah dalam sidang etik serupa.

Kasus ini sendiri berawal dari penetapan tiga orang tersangka utama, yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menjabat sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Irjen Pol Eko Hadi Santoso, serta Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution. Seiring berjalannya proses penyidikan, Bareskrim Polri kemudian menetapkan tersangka baru, yakni mantan Kadiv TIK Polri, Irjen Pol Slamet Uliandi.

Keterlibatan Irjen Slamet Uliandi dalam kasus ini disebut-sebut berkaitan dengan perannya sebagai pembina MC Bareskrim Polri. Selain itu, Slamet memiliki latar belakang pengalaman panjang di bidang monitoring, di mana ia pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring Bareskrim Polri pada periode 2010 hingga 2019.

Publik kini menantikan hasil keputusan dari sidang etik hari ini. Hasil persidangan ini diharapkan mampu memberikan kejelasan mengenai langkah Polri dalam menjaga integritas institusi di tengah tantangan penegakan hukum internal yang sedang dihadapi.