KabarDermayu.com – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menegaskan komitmennya untuk tetap melanjutkan proses hukum terkait dugaan pelanggaran etik yang melibatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam rangkaian Pemilu 2024.
Kepastian ini disampaikan langsung oleh Ketua DKPP, Heddy Lugito, pada Sabtu (14/11/2026). Ia menekankan bahwa lembaga tersebut akan segera menjadwalkan persidangan untuk menindaklanjuti berbagai laporan yang masuk ke meja mereka.
Fokus pada Dugaan Pelanggaran Etik
Persoalan utama yang menjadi sorotan dalam aduan tersebut adalah dugaan "penyelundupan pasal" dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023. Aturan ini sempat menjadi perdebatan hangat karena berkaitan dengan proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 lalu.
Secara rinci, Heddy menjelaskan bahwa saat ini terdapat empat aduan yang telah dinyatakan memenuhi syarat, baik secara administrasi maupun material. Syarat-syarat tersebut merupakan tahapan krusial agar sebuah aduan dapat naik ke tahap persidangan di DKPP.
Pemisahan Isu Etik dan Pengunduran Diri
Dalam keterangannya, pihak DKPP memberikan klarifikasi penting terkait narasi yang berkembang di publik. Muncul persepsi bahwa mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari posisi Wakil Presiden akan memengaruhi proses hukum di DKPP.
Namun, Heddy Lugito membantah adanya keterkaitan antara kedua peristiwa tersebut. Ia menegaskan bahwa substansi yang ditangani oleh DKPP murni mengenai dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, bukan mengenai dinamika politik pasca-pengunduran diri pejabat negara.
Langkah Selanjutnya
Sebagai lembaga etik, DKPP memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Proses ini dianggap penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi di Indonesia.
Mengenai jadwal persidangan, pihak DKPP belum merilis tanggal pasti. Heddy menyatakan bahwa pihaknya akan segera memberikan informasi resmi kepada publik setelah jadwal persidangan ditetapkan secara internal.
Latar Belakang DKPP
Sebagai informasi tambahan, DKPP merupakan lembaga yang dibentuk untuk menegakkan kode etik bagi anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, serta Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Keberadaannya diatur dalam undang-undang sebagai bentuk pengawasan agar setiap tahapan pemilu berjalan sesuai dengan koridor hukum dan etika yang berlaku.
Hingga saat ini, publik diminta untuk bersabar menunggu perkembangan lebih lanjut dari DKPP. Proses ini diharapkan dapat memberikan kejelasan hukum mengenai prosedur yang dijalankan oleh penyelenggara pemilu pada masa lalu.








