KabarDermayu.com – Proses penegakan hukum internal di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus berjalan. Terkait kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Prabowo, pihak kepolisian akhirnya memberikan titik terang mengenai jadwal sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP).

Kepastian tersebut disampaikan oleh Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Johnny Edison Isir, saat memberikan keterangan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jakarta Pusat, pada Selasa, 17 November 2026. Menurut keterangannya, mantan pimpinan tertinggi Polri tersebut dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan etik pada pekan depan.

Hingga saat ini, Polri belum merinci tanggal spesifik maupun susunan anggota hakim yang akan memimpin jalannya persidangan tersebut. Irjen Pol Johnny Edison Isir menegaskan bahwa pihaknya akan memberikan informasi lebih lanjut kepada awak media mengenai detail teknis pelaksanaan sidang jika jadwal pastinya telah ditetapkan.

Proses ini merupakan tindak lanjut atas status Listyo Sigit yang ditetapkan sebagai salah satu dari empat jenderal tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya. Meskipun telah menanggalkan jabatan sebagai Kapolri, statusnya sebagai anggota Polri aktif menuntut yang bersangkutan untuk tetap tunduk pada mekanisme penegakan kode etik profesi.

Selain persiapan sidang untuk Listyo Sigit, Polri juga tengah melakukan agenda pemeriksaan etik terhadap tersangka lainnya. Pada hari yang sama, Selasa (17/11/2026), Polri telah menjadwalkan sidang KKEP bagi Irjen Pol Eko Hadi Santoso. Langkah ini menunjukkan keseriusan institusi kepolisian dalam menuntaskan perkara yang diduga berlangsung dalam kurun waktu 2025 hingga 2026 tersebut.

Namun, tidak semua tersangka dapat menjalani sidang secara bersamaan. Irjen Pol Slamet Uliandi, yang juga berstatus sebagai tersangka, dipastikan belum bisa mengikuti proses persidangan karena alasan kesehatan. Polri menyatakan bahwa Slamet saat ini masih dalam masa perawatan medis.

Berikut adalah catatan perkembangan status empat jenderal yang tersangkut dalam kasus penyadapan ilegal tersebut:

Kasus ini menjadi sorotan luas mengingat dugaan penyadapan tersebut menyasar objek vital, yakni Presiden RI. Publik kini menantikan transparansi Polri dalam proses pengadilan etik yang akan digelar untuk mengungkap keterlibatan para perwira tinggi tersebut secara objektif sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di internal kepolisian.