KabarDermayu.com – Upaya hukum lanjutan kini tengah ditempuh oleh pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Bima terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima yang memberikan vonis lepas atau onslag kepada aktivis perempuan Uswatun Hasanah, atau yang dikenal dengan sapaan Badai NTB.
Kasus ini bermula dari jeratan hukum terkait tuduhan pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik. Meski hakim telah memutus perkara tersebut, pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan ketidaksepakatan atas putusan tersebut dengan resmi mengajukan banding.
Kepala Kejari Bima, Andi Rio Rahmat Rahmatu, mengonfirmasi bahwa institusinya telah mengambil langkah hukum banding. Langkah ini diambil karena pihak kejaksaan menilai putusan majelis hakim tidak sejalan dengan materi tuntutan yang sebelumnya telah disampaikan oleh penuntut umum di persidangan.
Meski demikian, Andi Rio belum memaparkan secara rinci mengenai poin-poin keberatan yang menjadi dasar memori banding tersebut. Pihaknya menyatakan akan menyampaikan penjelasan lebih komprehensif setelah semua dokumen administrasi dan prosedur hukum yang diperlukan rampung.
Berdasarkan data yang terekam dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Raba Bima, pernyataan banding tersebut telah resmi diajukan pada tanggal 16 November 2026. Langkah ini menyusul putusan sidang yang dibacakan pada Rabu, 11 November 2026, oleh Ketua Majelis Hakim Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana.
Dalam amar putusannya, majelis hakim sebenarnya mengakui bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan pencemaran secara tertulis melalui sarana teknologi informasi, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu. Namun, hakim menerapkan prinsip pengecualian hukum.
Majelis hakim memberikan pertimbangan khusus mengenai isu peredaran narkoba di wilayah Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Dompu. Hakim memandang isu tersebut sebagai persoalan publik yang mendesak, sehingga tindakan terdakwa dianggap memiliki latar belakang kepentingan umum. Pertimbangan ini merujuk pada ketentuan Pasal 433 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Sebelum putusan ini dijatuhkan, jaksa menuntut agar Uswatun Hasanah dijatuhi hukuman satu tahun penjara dengan dakwaan melanggar Pasal 433 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Namun, majelis hakim berpandangan bahwa tuntutan jaksa belum sepenuhnya menguraikan aspek kepentingan umum yang menjadi motivasi terdakwa dalam melakukan tindakannya.
Atas vonis lepas tersebut, majelis hakim memerintahkan jaksa untuk segera memulihkan hak-hak terdakwa, baik dalam kemampuan, kedudukan, harkat, maupun martabatnya. Selama proses persidangan berlangsung, Uswatun Hasanah diketahui tidak menjalani masa penahanan dan selalu hadir di persidangan dengan didampingi oleh tim penasihat hukumnya.
Kasus ini menjadi sorotan publik mengingat adanya perdebatan hukum mengenai batas antara kebebasan berekspresi dalam mengkritik isu sosial dengan batasan pencemaran nama baik di ruang digital. Publik kini menantikan kelanjutan proses hukum di tingkat banding untuk mendapatkan kepastian hukum yang lebih mendalam terkait perkara ini.








