KabarDermayu.com – Rencana pembentukan satuan di lingkungan pengadilan yang diwacanakan oleh (KY) dan Polri kini menuai sorotan tajam dari parlemen. Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP, Yulius Setiarto, secara tegas mendesak kedua lembaga tersebut untuk meninjau kembali kebijakan tersebut demi menghindari potensi tumpang tindih kewenangan.

Wacana ini pertama kali mencuat ke publik pasca-audiensi antara Ketua KY, Abdul Chair Ramadhan, dengan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto di Mabes Polri pada 4 November 2026. Dalam pertemuan tersebut, KY mengusulkan pembentukan satuan pengamanan dengan pendekatan yang disebut humanis dan progresif, yang kemudian disambut baik oleh Polri melalui rencana nota kesepahaman.

Namun, Yulius menilai bahwa urgensi pembentukan struktur baru tersebut belum teruji secara komprehensif. Ia menekankan bahwa niat untuk menjaga marwah hakim dan keamanan persidangan tidak boleh menjadi alasan pembenar untuk melahirkan organisasi baru yang justru berisiko mengaburkan batasan antara fungsi kepolisian dan fungsi peradilan.

“Kami memahami niat baik untuk menjaga keamanan pengadilan. Namun, niat baik tidak boleh menjadi pembenaran bagi pembentukan struktur baru yang belum terbukti urgensinya, apalagi jika berpotensi mengaburkan garis pemisah antara fungsi kepolisian dan fungsi peradilan,” ujar Yulius di Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Secara konstitusional, kedudukan kepolisian dan kekuasaan kehakiman telah dipisahkan secara tegas. Yulius merujuk pada Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman dalam menegakkan hukum, serta Pasal 30 ayat (4) yang menetapkan Polri sebagai alat negara penjaga ketertiban masyarakat. Selain itu, UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman secara eksplisit melarang segala bentuk campur tangan pihak luar dalam urusan peradilan.

Ia menambahkan bahwa saat ini pengadilan sebenarnya sudah memiliki mekanisme pengamanan internal. Jika terdapat ancaman atau kebutuhan mendesak, pihak pengadilan dapat berkoordinasi dengan kepolisian setempat sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurutnya, persoalan utama yang dihadapi saat ini bukanlah kekosongan hukum, melainkan konsistensi dalam menjalankan regulasi yang sudah ada.

Kekhawatiran lain yang disampaikan Yulius adalah mengenai independensi proses persidangan. Keberadaan aparat bersenjata dengan kewenangan khusus di ruang sidang, tanpa dasar hukum acara yang jelas, dikhawatirkan dapat menciptakan intimidasi bagi pihak-pihak yang terlibat, seperti saksi, penasihat hukum, maupun hakim itu sendiri.

Lebih jauh, ia menyoroti pernyataan Ketua KY yang mengaitkan polisi khusus dengan fungsi pengawasan perilaku hakim. Yulius menegaskan bahwa kedua fungsi tersebut—pengamanan dan pengawasan—memiliki ranah kewenangan yang berbeda dan tidak boleh dicampuradukkan.

Sebagai langkah tindak lanjut, Fraksi PDIP berencana mendorong Komisi III DPR RI untuk memanggil Polri dan KY dalam rapat dengar pendapat. Beberapa poin yang akan diminta meliputi:

Yulius menegaskan bahwa setiap perubahan struktur kelembagaan yang menyangkut kewenangan baru harus melalui proses legislasi di DPR dengan melibatkan partisipasi publik yang bermakna. Ia berharap kebijakan sektor keamanan dan peradilan tetap berada di koridor konstitusi tanpa membebani keuangan negara secara sia-sia.