KabarDermayu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan tanggapan resmi terkait pernyataan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, mengenai konsultasi yang dilakukannya terkait status pekerjaannya sebagai pejabat publik sekaligus pekerja seni.
Isu ini mencuat setelah Raffi Ahmad memberikan klarifikasi mengenai aktivitas profesionalnya, termasuk keterlibatannya dalam berbagai kerja sama komersial selama menjabat. Raffi menyebutkan bahwa pada tahun 2024, ia sempat melakukan konsultasi dengan pihak KPK terkait batasan etika dan aturan hukum bagi pejabat negara yang masih menjalankan profesi di industri hiburan.
Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa lembaga antirasuah tersebut memang membuka ruang bagi siapa saja yang ingin melakukan konsultasi terkait pencegahan korupsi. Pernyataan ini disampaikan Budi di Jakarta pada Rabu (18/11/2026).
Budi menjelaskan bahwa fungsi pencegahan KPK mencakup pendampingan bagi para pemangku kepentingan untuk memastikan setiap tindakan sesuai dengan koridor hukum. Hal ini bertujuan untuk memitigasi potensi pelanggaran atau tindak pidana korupsi sejak dini melalui rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh lembaga tersebut.
Sebelumnya, dalam sebuah video yang diunggah melalui akun media sosial pada Senin (16/11), Raffi Ahmad mengakui telah berkonsultasi dengan KPK pada tahun 2024. Dalam penjelasannya, Raffi mengklaim bahwa saat itu pihak KPK menyatakan aktivitasnya sebagai pekerja seni, termasuk menerima endorsement, tidak melanggar ketentuan yang berlaku bagi pejabat publik.
Kendati demikian, Raffi kini mulai menempatkan aspek etika dan kepercayaan publik sebagai pertimbangan utama dalam mengambil keputusan profesional. Kesadaran ini muncul seiring dengan dinamika yang berkembang terkait jabatan yang ia emban saat ini.
Pernyataan tersebut disampaikan Raffi sebagai bagian dari permohonan maaf kepada publik. Hal ini berkaitan dengan polemik pengadaan jasa pemengaruh atau influencer yang melibatkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Berdasarkan data yang ada, total nilai kerja sama tersebut tercatat mencapai Rp14,7 miliar dalam kurun waktu 2024 hingga 2026. Kasus ini kemudian memicu diskusi luas mengenai batasan peran pejabat publik dalam sektor swasta maupun industri kreatif di Indonesia.
Sebagai informasi tambahan, dalam dunia tata kelola pemerintahan, posisi pejabat publik yang merangkap profesi swasta memang sering kali menjadi sorotan terkait potensi benturan kepentingan. KPK secara rutin mengingatkan pentingnya transparansi dan kepatuhan terhadap aturan gratifikasi agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga terhadap integritas para pemangku jabatan.
Langkah Raffi Ahmad yang mengedepankan aspek etika dan kepatutan kini menjadi perhatian publik, mengingat posisinya sebagai utusan khusus presiden yang memiliki tanggung jawab besar dalam pembinaan generasi muda dan pekerja seni di tanah air.








