KabarDermayu.com – Keamanan di lingkungan inti Presiden kini menjadi fokus utama pemerintah menyusul terbongkarnya kasus penyadapan ilegal yang menyeret nama mantan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Langkah sterilisasi ini dilakukan sebagai upaya preventif untuk melindungi kepala negara dari potensi ancaman keamanan yang lebih luas.

Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro, memberikan konfirmasi terkait prosedur pengamanan tersebut. Dalam keterangannya usai rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Jakarta, Rabu (18/11/2026), Juri menegaskan bahwa proses pembersihan dan pemeriksaan di lingkungan Istana merupakan prosedur standar yang terus berjalan.

“Kalau itu sudah otomatis kita berjalan,” ujar Juri menanggapi pertanyaan mengenai langkah konkret pemerintah dalam merespons isu penyadapan yang mencuat ke publik.

Pernyataan ini muncul sebagai respons atas desakan Wakil Ketua Komisi XIII DPR, Sugiat Santoso. Dalam forum rapat tersebut, Sugiat secara spesifik meminta Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) untuk meninjau ulang personel yang berada di lingkaran inti Presiden Prabowo, khususnya individu-individu yang memiliki afiliasi atau rekomendasi dari mantan Kapolri yang kini berstatus sebagai tersangka.

Juri menjelaskan bahwa pemeriksaan latar belakang (background check) dan pengawasan terhadap orang-orang yang bekerja di lingkungan Istana, baik yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun tenaga profesional, adalah rutinitas yang lazim dilakukan demi menjaga integritas dan keamanan institusi kepresidenan.

“Sudah hal yang biasa lah kita memeriksa semua yang bekerja di lingkungan Istana, baik PNS maupun yang tenaga profesional,” tambahnya.

Di sisi lain, desakan dari pihak legislatif menyoroti urgensi . Sugiat Santoso menekankan bahwa kasus penyadapan yang terjadi dalam dua tahun terakhir pemerintahan ini bukanlah perkara sepele. Ia khawatir adanya potensi sabotase atau penyusupan secara halus yang dapat menguntungkan kepentingan kelompok tertentu.

Beberapa poin penting yang menjadi sorotan dalam rapat tersebut meliputi:

Langkah ini mencerminkan sikap serius pemerintah dalam merespons celah keamanan yang sempat terungkap. Dengan adanya sterilisasi yang diperketat, diharapkan kepercayaan publik terhadap keamanan sistem di lingkungan Istana dapat terjaga, sekaligus meminimalisir risiko terulangnya kejadian serupa di masa depan.

Hingga saat ini, Kemensetneg terus melakukan evaluasi internal terhadap kebijakan-kebijakan yang berpotensi memiliki kaitan dengan tersangka dalam kasus penyadapan tersebut. Fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan seluruh proses administrasi dan operasional di lingkungan Istana berjalan sesuai dengan standar keamanan nasional yang berlaku.