KabarDermayu.com – Isu mengenai potensi ancaman pertambangan di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) kini tengah menjadi perhatian publik. Menanggapi kekhawatiran tersebut, pemerintah secara tegas memastikan bahwa kawasan konservasi yang terletak di Kabupaten Pandeglang, Banten, ini tetap steril dari segala bentuk izin operasional pertambangan.
Pemerintah menekankan bahwa hingga saat ini tidak ada penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) di dalam kawasan TNUK. Langkah ini diambil sebagai upaya nyata negara dalam menjaga kelestarian Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus), spesies langka yang populasinya saat ini tercatat kurang dari 100 ekor di alam liar.
Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), Muhamad Hidayat, menjelaskan bahwa kesalahpahaman publik kemungkinan muncul terkait Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/2026. Dalam aturan tersebut, memang terdapat sebagian wilayah perairan laut di sekitar TNUK yang masuk dalam kategori Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).
Hidayat menggarisbawahi bahwa penetapan WUP hanyalah bagian dari perencanaan tata kelola wilayah secara makro, bukan merupakan pemberian izin atau persetujuan untuk melakukan penambangan. Setiap rencana kegiatan pertambangan di Indonesia harus melalui prosedur evaluasi yang sangat ketat, termasuk pemenuhan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) serta persetujuan lingkungan.
Sejarah mencatat, TNUK telah menyandang status sebagai Situs Warisan Alam Dunia UNESCO sejak 1991. Pengakuan internasional ini diberikan karena ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah, keunikan proses geologi, serta statusnya sebagai habitat terakhir Badak Jawa. Pada tahun 2025 lalu, kawasan ini bahkan mendapatkan penghargaan penegakan hukum lingkungan dari UN Environment Programme.
Pemerintah berkomitmen untuk terus menjaga integritas ekosistem ini. Hidayat menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas terkait pelestarian lingkungan. Sebagai contoh, pemerintah sebelumnya telah mengambil langkah berani dengan mencabut empat izin tambang di kawasan konservasi Raja Ampat sebagai bukti keseriusan perlindungan habitat bagi generasi mendatang.
Selain isu pertambangan, pemerintah juga memberikan klarifikasi terkait wacana relokasi Badak Jawa ke wilayah lain, seperti Alas Purwo. Hidayat menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada rencana teknis mengenai pemindahan tersebut.
Poin penting terkait perlindungan Badak Jawa:
Penegasan ini sekaligus menepis berbagai spekulasi yang berkembang di masyarakat. Pemerintah memastikan bahwa fokus utama saat ini adalah memperkuat pelindungan di habitat aslinya di Ujung Kulon, demi memastikan kelangsungan hidup satwa endemik kebanggaan Indonesia tersebut.








