KabarDermayu.com – Komisi Pemberantasan (KPK) kembali melakukan pendalaman intensif terkait skandal dugaan korupsi di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Terbaru, penyidik memanggil kembali Sekretaris Utama BNPB berinisial R untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara tersebut.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa pemeriksaan terhadap R berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Kamis (19/11/2026). Langkah ini merupakan bagian dari rangkaian pemeriksaan lanjutan, mengingat R sebelumnya juga telah menjalani agenda pemeriksaan serupa pada 27 Oktober 2026 lalu.

Selain memanggil Sekretaris Utama, penyidik KPK juga memanggil seorang Analis Kebencanaan dari BNPB berinisial DIH. Kehadiran para saksi dari internal lembaga ini dinilai krusial untuk mengurai aliran dan pengelolaan dana siap pakai yang disinyalir telah disalahgunakan.

Sebelumnya, KPK telah mengagendakan pemanggilan terhadap sejumlah pihak, baik dari kalangan swasta maupun aparatur sipil negara (ASN) BNPB, sepanjang pekan ini:

Terkait agenda pemeriksaan pada Rabu (18/11), Budi Prasetyo mencatat bahwa tidak semua pihak yang dipanggil memenuhi panggilan penyidik. Dari daftar saksi yang diagendakan, hanya MN dan seorang ASN BNPB berinisial RGP yang hadir untuk memberikan keterangan kepada tim penyidik.

Kasus ini mencuat setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di kantor BNPB pada 13 Oktober 2026. Operasi senyap tersebut berhasil mengamankan 15 orang, yang kemudian berujung pada penetapan lima tersangka sehari setelahnya. Salah satu tersangka yang ditetapkan adalah BS, yang diketahui memiliki hubungan keluarga dengan mantan Kepala BNPB, Letnan Jenderal TNI (Purn) S.

Empat tersangka lainnya dalam kasus ini meliputi:

Penyidik KPK telah mengamankan sejumlah barang bukti signifikan dalam penggeledahan yang dilakukan pasca-penetapan tersangka. Pada 16 Oktober 2026, KPK menyita aset dengan nilai total mencapai Rp5,47 miliar. Barang bukti tersebut meliputi uang tunai dalam berbagai mata uang (dolar AS dan dolar Singapura), emas batangan, tabungan emas, hingga aset kripto.

Mengingat adanya dugaan keterlibatan oknum anggota TNI, KPK saat ini terus menjalin koordinasi aktif dengan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI. Sinergi ini dilakukan untuk mendalami peran Letnan Jenderal TNI S serta anggota TNI aktif lainnya yang menjabat di lingkungan BNPB.

Surat resmi terkait dugaan keterlibatan dua anggota TNI aktif telah dikirimkan KPK kepada Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto, pada 20 Oktober 2026. Sebagai tindak lanjut, KPK juga telah memeriksa Letjen TNI S dan seorang Deputi BNPB yang berstatus anggota TNI aktif pada 12 November 2026 sebagai saksi dalam perkara ini.